logo


Gubernur BI Sebut Redenominasi Rupiah Butuh 7 Tahun untuk Diterapkan, Ini Penjelasannya

Agus menerangkan bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan DPR sebelumnya. Hasilnya RUU redenominasi harus masuk prolegnas.

18 Juli 2017 17:06 WIB

Gubernur BI, Agus Martowardojo.
Gubernur BI, Agus Martowardojo. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, menjelaskan bahwa proses Redenominasi Mata Uang Rupiah butuh waktu hingga tujuh tahun. Bila dimulai tahun 2017, maka akan selesai pada tahun 2024 mendatang. Sementara itu, persiapan awal penyederhanaan nilai rupiah butuh waktu dua tahun. Sehingga, diharapkan RUU Redenominasi bisa dibahas segera tahun ini.

"Kita ingin mengusulkan di tengah Undang-Undang yang sedang dibahas, RUU Redenominasi Mata Uang ini bisa dibahas serta diusulkan pemerintah. Kita sama-sama tahu bahwa ini akan dibahas tahun 2017 sekaligus disetujui. Prospeknya nanti 7 tahun, 2 tahun persiapan. Tahun 2020-2024 masa transisi. Terus nanti ada masa face out. Kita harapkan RUU Redenominasi Mata Uang ini bisa dibahas pada tahun 2017-2020 jika pemerintah setuju," urai Agus kepada Jitunews.com, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (18/7).

Agus kembali menerangkan bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan DPR sebelumnya. Hasilnya RUU Redenominasi harus masuk Prolegnas.

Mengapa 11 Disain Uang Baru Tak Sekaligus Redenominasi

"Saya menyambut baik, di dalam diskusi di Komisi XI itu, seluruh fraksi dan pimpinan, untuk kedua kalinya membahas tentang Redenominasi Mata Uang. Pertemuan sebelumnya bulan November 2016 dan kemarin tindak lanjutnya. Ketika mendiskusikan secara mendalam, kita juga jelaskan bahwa RUU Redenominasi Mata Uang sudah masuk Prolegnas," katanya menjelaskan.

Lanjut Agus, pemerintah juga mempertimbangkan beberapa RUU lain yang juga dibahas di legislatif. Hal ini dipertimbangkan agar tidak ada beban di DPR.


Wakil Ketua Aprindo : Rupiah Lebih Efisien dengan Redenominasi

"Kita sebetulnya ingin masukkan ke tahun 2017. Namun, ketika itu pemerintah belum bisa, sekarang mesti dilihat dulu gimana beban di DPR," tandasnya.

Diberitakan Jitunews.com sebelumnya, menurut Agus, pihaknya mengupayakan agar Redenominasi Mata Uang ini bisa kembali dibahas di DPR. Karena Undang-Undang ini nantinya hanya berisi 17 pasal saja.

"Kalau 17 pasal itu substansinya kita sudah memahami dan disosialisasikan dengan baik, ini akan baik sekali kalau nanti bisa dilaksanakan pembahasannya," tutur Agus.

Bersama jajaran dan tim terkait, kata Agus, BI akan bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Kami akan menindaklanjuti dengan bertemu Presiden, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan untuk mengupayakan agar pemerintah setuju membahas ini dengan DPR. Tampaknya, DPR sudah mendukung bahwa ini menjadi prioritas yang dibutuhkan Indonesia," papar Agus.

Berisi 17 Pasal, BI akan Bertemu Presiden ‘Goalkan’ RUU Redenominasi Mata Uang Tahun Ini

Penulis : Ferro Maulana, Riana