logo





Jokowi Perintahkan Kemenhub Cepat Tangani Transportasi Online

Kementerian Perhubungan menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No.26 Tahun 2017, yang mengatur tarif batas atas dan bawah untuk taksi online.

18 Juli 2017 16:37 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (11/7) siang kemarin, bersama dengan jajarannya kembali membahas soal pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (11/7) siang kemarin, bersama dengan jajarannya kembali membahas soal pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta. ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kemelut transportasi online menjadi salah satu materi yang dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden Jakarta pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017. Ratas dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Hadir dalam ratas itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla; Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly; Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; dan para menteri Kabinet Kerja lainnya.

Menhub Paparkan Empat Strategi Atasi Persoalan Mudik Tahun Ini

"Pada rapat terbatas sore ini akan dibicarakan mengenai pengaturan transportasi online. Transportasi online merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi yang tidak bisa kita hindari. Transportai online sudah mulai dikenal dan diterima publik di beberapa kota dan dipandang memiliki manfaat," ungkap Presiden.

Seperti diketahui, sejak tanggal 1 Juli 2017, Kementerian Perhubungan menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No.26 Tahun 2017, yang mengatur tarif batas atas dan bawah untuk taksi online.

Dalam Permen itu, Kemenhub mengatur beberapa hal penting antara lain tarif batas atas dan bawah, kuota, dan STNK. Menurut pemantauan Kemenhub, penerapan 3 hal pokok tersebut dapat terlaksana tanpa menimbulkan gejolak.

Mengutip Antara, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto, menyatakan tarif yang diberlakukan dibagi menjadi 2 wilayah yaitu wilayah 1 yang meliputi Sumatera, Jawa dan Bali. Untuk wilayah 1, tarif batas atasnya sebesar Rp 6.000/km dan tarif batas bawahnya Rp 3.500/km.

Sedangkan wilayah 2 adalah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Untuk wilayah tersebut, tarif batas atasnya sebesar Rp 6.500/km dan tarif batas bawahnya adalah Rp 3.700/km.

Tarif tersebut sudah memperhitungkan komponen baik biaya langsung maupun tidak langsung seperti asuransi (pengemudi, penumpang dan kendaraan) hingga biaya alat komunikasi (handphone).

Hal pokok ketiga adalah STNK yang berbadan hukum. STNK yang berbadan hukum tetap diberlakukan, namun penggantian STNK dari pribadi menjadi berbadan hukum tersebut dapat diganti setelah masa berlaku STNK habis.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan para operator angkutan online dan pengemudinya dalam memenuhi aturan yang tercantum dalam PM 26 Tahun 2017, penegakan hukum tetap dilakukan, namun penegakan tersebut lebih bersifat pemberian sanksi simpatik berupa peringatan belum sampai sanksi tilang. Sehingga Pudji mengimbau agar pemerintah daerah dan Kepolisian menindaklanjuti imbauan Kemenhub.

Posko Angkutan Lebaran Resmi Ditutup Hari Ini

Penulis : Marselinus Gunas