logo


Berisi 17 Pasal, BI akan Bertemu Presiden ‘Goalkan’ RUU Redenominasi Mata Uang Tahun Ini

Redenominasi Rupiah, sambung Agus, juga tepat dilakukan saat ini karena ekonomi dalam kondisi yang baik

18 Juli 2017 16:23 WIB

Pecahan uang rupiah baru.
Pecahan uang rupiah baru. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus DW Martowardojo, berencana mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Mata Uang Rupiah yang akan dibahas tahun ini. Karena itu, BI menggelar focus group discussion dengan Komisi Keuangan DPR pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 kemarin malam.

Mengapa 11 Disain Uang Baru Tak Sekaligus Redenominasi

"Pertemuan semalam adalah pertemuan kedua membahas Redenominasi mata uang. Pertemuan sebelumnya pada bulan November 2016. Saya menyambut baik pertemuan tadi malam karena seluruh fraksi hadir," ungkap Agus di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (18/7) siang.

Menurut Agus, pihaknya mengupayakan agar Redenominasi mata uang ini bisa kembali dibahas di DPR. Karena, Undang-Undang ini nantinya hanya berisi 17 pasal saja.


Wakil Ketua Aprindo : Rupiah Lebih Efisien dengan Redenominasi

“Kalau 17 pasal itu substansinya kita sudah memahami dan disosialisasikan dengan baik, ini akan baik sekali kalau nanti bisa dilaksanakan pembahasannya,” tutur Agus.

Bersama jajaran dan tim terkait, kata Agus, BI juga akan bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo; Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly; dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“Kami akan menindaklanjuti dengan bertemu Presiden, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan untuk mengupayakan agar pemerintah setuju membahas ini dengan DPR. Tampaknya DPR sudah mendukung bahwa ini menjadi prioritas karena dibutuhkan Indonesia,” papar Agus kembali.

Masih dari penuturan Agus, RUU Redenominasi Rupiah sudah pernah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2013 lalu. BI pun kembali memasukkan RUU ini ke dalam Prolegnas Prioritas 2017. Namun, pemerintah ketika itu belum bisa membahas RUU tersebut tahun ini.

Hal itu disebabkan oleh adanya berbagai RUU di sektor keuangan yang harus dirampungkan oleh pemerintah bersama DPR pasca amnesti pajak.

"Kemarin, secara substansi, semua memahami. DPR kelihatannya sudah mendukung bahwa ini adalah prioritas yang dibutuhkan Indonesia," ujar Agus.

Redenominasi Rupiah, sambung Agus, juga tepat dilakukan saat ini karena ekonomi dalam kondisi baik. Inflasi terjaga di kisaran 3-5 persen dan pertumbuhan ekonomi berada di level lima persen.

"Kami juga melihat bahwa stabilitas nilai tukar terjaga dengan baik," tutup Agus.

Uang Rupiah Baru Diklaim Ramah Buat Difabel

Penulis : Ferro Maulana, Riana
×
×