logo


Kantor PSDKP Tegal Kembali Beroperasi Usai Disegel Nelayan

Kejadian tersebut disinyalir sebagai imbas kekecewaan nelayan atas tuntutan mereka pada demonstrasi yang dilakukan di Jakarta belum lama ini.

17 Juli 2017 15:14 WIB

Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. JITUNEWS/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kantor Wilayah Kerja (Wilker) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tegal telah kembali beroperasi normal pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2017 malam.

Menteri Susi Ingin Pegawai KKP Menjadi Pelopor Perubahan

Sebelumnya, kantor tersebut disegel nelayan sejak sekitar pukul 10.00 WIB pada hari yang sama. Peristiwa ini sangat disayangkan karena telah menghentikan pelayanan publik yakni penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan setidaknya selama penyegelan tersebut.

Kejadian tersebut disinyalir sebagai imbas kekecewaan nelayan atas tuntutan mereka pada demonstrasi yang dilakukan di Jakarta pada hari Selasa lalu. Penyegelan kantor Wilker Tegal dimulai pukul 10.00 WIB. Dalam peristiwa tersebut juga terjadi pengusiran dua petugas Pengawas Perikanan yang sedang piket pelayanan SLO.


Luhut: Kita Apresiasi Kerja Keras Satgas 115 Perangi IUU Fishing

Namun, hal itu tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan kerugian materi serta korban jiwa. Penyegelan kantor Wilker PSDKP Tegal telah dibuka oleh Kapolres Tegal, AKBP Semmy Ronny Thabaa, sekira pukul 22.30 WIB. Saat ini aset kantor aman dijaga oleh piket Pengawas Perikanan bersama anggota Polres dan Koramil Tegal.

Atas kejadian tersebut, pihak-pihak terkait yang difasilitasi Kapolres Tegal Kota menggelar dialog/rapat koordinasi di ruang pertemuan Polresta Tegal Kota pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2017. Pertemuan tersebut dihadiri Kapolres Tegal Kota, perwakilan LANAL Tegal, Pengawas Perikanan dari Wilker PSDKP Tegal, Syahbandar Perikanan, PNKT, Nakhoda Kapal Cantrang, Ketua KUD Karha Mina, dan perwakilan Pelabuhan Perikanan.

Hal-hal yang telah disepakati para pihak dalam pertemuan tersebut adalah: 1) untuk kapal cantrang/payang/dogol 10-30 GT hasil ukur ulang perpanjangan SIPI bisa dikeluarkan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi, asalkan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan selanjutnya pihak Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP akan menerbitkan SLO; 2) Kapolda melalui Kapolres akan memberikan surat rekomendasi/surat izin jalan yang ditandatangani oleh Otoritas TNI/Polri, PSDKP, dan Syahbandar dalam bentuk Surat Keterangan Khusus (Surat Izin Jalan) untuk semua ukuran GT Kapal sampai akhir bulan Desember 2017; 3) melalui Kapolres, Kapolri akan menjamin tidak akan ada upaya penangkapan kapal cantrang/payang/dogol yang beroperasi di wilayah operasinya masing-masing dan meminta pelaporan kepada Kepolisian apabila ada oknum anggota TNI/Polri yang melakukan percobaan penangkapan terhadap kapal/nelayan cantrang/payang/dogol; dan 4) silakan kapal/nelayan kembali melaut seperti biasa dan melakukan pekerjaannya tanpa rasa takut.

KKP juga mengimbau agar semua pihak mengupayakan jalur dialog terhadap kebijakan yang telah diterbitkan dan menghindari adanya aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan pihak-pihak lain, terutama aktivitas yang dapat menghentikan pelayanan publik.

Sementara itu, untuk memantau pelaksanaan proses pelayanan SLO bagi kapal-kapal perikanan di Tegal, Pekalongan, dan Pati, Jawa Tengah, Direktur Jenderal PSDKP, Eko Djalmo Asmadi, akan memantau secara langsung pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017. Hal ini dipandang perlu untuk memberikan semangat kepada para petugas Pengawas Perikanan di lapangan dalam mengawal tertib peraturan perundang-undangan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, pemantauan langsung juga dimaksudkan untuk memastikan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan mencegah kejadian serupa.

Susi Pudjiastuti: Tidak Puas, Silakan Tempuh Jalur Hukum Gagalkan Saya Jadi Menteri

Penulis : Siprianus Jewarut, Nugrahenny Putri Untari
×
×