logo





Soal Perppu Ormas, Refly Harun: "Perppu ini anti demokrasi"

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai Perppu tersebut tak sejalan dengan prinsip demokrasi dan HAM. Ia pun menyarankan DPR menolak Perppu itu.

16 Juli 2017 18:01 WIB

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun.
Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Polemik seputar lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) masih masih terjadi di berbagai ruang diskusi publik. Pro kontra masih terus mengemuka.

PBNU Tegaskan Dukung Pemerintah Tertibkan Ormas

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai Perppu tersebut tak sejalan dengan prinsip demokrasi dan HAM. Ia pun menyarankan DPR menolak Perppu itu.

"Perppu ini anti demokrasi, anti konstitusi, dan anti HAM. Perppu ini melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk asas praduga tak bersalah," kata Refly di Restoran Puang Oca, Jakarta, Minggu(16/72017).

Refly mengatakan, untuk membubarkan Ormas, pemerintah dapat menerapkan dua cara, yakni, Pertama, melalui pembinaan, peringatan, penghentian kegiatan, lalu pembubaran. Tahapan-tahapan itu bisa saja dipersingkat jika dirasakan terlalu panjang.

Refli juga menyinggung soal lama waktu keluarnya keputusan pengadilan. Dalam aturan yang ada, pengadilan memang diberi waktu 60 hari untuk memberikan putusan. Sementara, kata Refli, proses di Mahkamah Agung tidak memiliki batasan.


Istana: Perppu Suatu Penegasan Bahwa Pancasila Sudah Final

Polri akan Serahkan Data Ormas yang hendak Dibubarkan kepada Wiranto

"Karena itu, di MA bisa diberi batasan 30 hari sehingga ada kepastian," katanya.

Irit Bicara Setelah Pilkada, Anies: Karena Bicara Apapun Tidak Ada Gunanya

Cara kedua, lanjut Refli, pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan. Namun, Refli mengingatkan, hal itu hanya bisa dilakukan ketika negara dianggap dalam keadaan darurat.

Kenapa Telegram Digemari Teroris? Ini Alasannya

"Ketika keadaan darurat sudah berlalu, ormas dipersilahkan menggugat ke pengadilan," ungkapnya.

HTI Ajukan Judicial Review ke MK Hari Ini

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) pada 12 Juli 2017. Perppu ini lahir dengan tujuan untuk mencegah berkembangnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Said Aqil: Silahkan Orang Anti-Pancasila Tapi Jangan di Indonesia, di Afganistan Saja

Penulis : Marselinus Gunas