logo


Fahri Sebut Perppu 2/2017 Produk Otoriter Presiden yang Tak Terlihat Bakat Jadi Tirani

Langkah otoriter tersebut, menurut Fahri, justru diambil oleh presiden sipil yang tidak memiliki latar belakang militer.

15 Juli 2017 11:39 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, kembali menunjukkan perlawanannya terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sebut Jokowi Blunder Soal Perppu Ormas, Amien Rais: Pembuatnya Mengidap Islamophobia

Ia pun terus menanyakan urgensi diterbitkannya Perppu tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan, ia juga sempat berasumsi bahwa ada pihak-pihak 'misterius' dan 'tak kelihatan' yang berada di balik pembuatan Perppu tersebut. 

"Saya curiga ini orang nggak ada di Indonesia. Coba tuh orang suruh tampil," ujarnya di Gedung DPR, Jumat (14/7).


Yusril Ajak Seluruh Ormas Kritisi Keotoriteran Perppu 2/2017

Tidak berhenti sampai di situ, Fahri juga menyampaikan kultwit panjang yang ditujukan ke rezim pemerintahan saat ini. Menurutnya, Perppu Ormas tersebut telah membendung proses demokrasi di Indonesia. Ia juga menilai Perppu Ormas muncul karena pemerintah tidak percaya dengan rakyat.

"Perppu ini berlandas pada curiga kepada rakyat...juga kepada kelompok masyarakat...ini cara berpikir negara otoriter," kata Fahri melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Jumat (14/7).

Ia menyebut Perppu Ormas sebagai jalan pintas untuk menertibkan keadaan yang ada. Ia menilik kembali rekam jejak presiden-presiden RI sebelumnya. Bahkan ia mencontohkan Prabowo Subianto yang gagal dalam Pilpres terdahulu karena punya latar belakang militer. Hal tersebut seolah membuat rakyat takut dan enggan untuk memilih.

Begitu pula dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meski juga memiliki latar belakang militer, pada kenyataannya, dalam kurun waktu 10 pemerintahannya, SBY tidak mengambil 'jalan pintas' tersebut.

"Kita menyangka presiden @SBYudhoyono akan mengambil jalan pintas karena punya latar tentara, ternyata tidak.10 tahun kita merdeka," katanya lagi.

Kini, lanjut Fahri, 'jalan pintas' tersebut justru diambil oleh presiden dari kalangan warga sipil biasa.

"Ternyata itu terjadi sekarang. Di tangan seorang presiden sipil yang tidak nampak punya bakat menjadi tyran...tapi terjadi!" ujar Fahri.

Menurutnya, dalam negara demokrasi, negara tidak membuat tafsir resmi ideologi apalagi menuduh mana yang benar dan mana yang salah. Fahri pun menutup kultwit panjangnya dengan harapan agar demokrasi, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tetap dilindungi. 

Soal Perppu Ormas, Fahri: Pak Presiden Tolong Kasih Tahu Saya, Daruratnya Dimana Ini

Penulis : Nugrahenny Putri Untari