logo





Urgensi Tim Independen Kasus Novel Baswedan

Pemerintah bisa belajar dari kasus Munir, yangmana kerja tim pencari fakta dapat bekerja secara independen untuk mengungkap kasus Munir.

28 Juni 2017 11:00 WIB

Penyidik KPK Novel Baswedan yang keluar dari RS Mitra Keluarga untuk dipindahkan ke RS Eye Center.
Penyidik KPK Novel Baswedan yang keluar dari RS Mitra Keluarga untuk dipindahkan ke RS Eye Center. Dok. Jawapos.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih belum menemukan titik penyelesaian. Polisi masih belum mengungkap siapa dalang di balik aksi kekerasan tersebut. Meski demikian, penyelidikan masih terus dilakukan. Polisi telah beberapa kali menegaskan bahwa pihaknya serius menangani kasus itu.

Prospek Komoditas Rumput Laut Masih Cerah di 2015

Di tengah proses pengungkapan dalang kasus itu, ada desakan agar ada tim independen yang dibentuk khusus untuk mendalami dan menindak kasus yang menimpa Novel Baswedan. Desakan itu berangkat dari kekhawatiran adanya unsur politis dalam penanganan kasus itu yang menyebabkan pengungkapannya lelet dan bertele-tele.

Tim Independen yang akan bekerja nantinya tentu tetap dikomandani oleh aparat hukum. Dari Polri misalnya, namun secara fungsional, ia tak terikat pada komando atasannya. Fungsi kerja dan koordinasi penanganan tim independen langsung berada di bawah kendali dan perintah Presiden.


Peluang Ekspor Akar Gingseng Jepang (Gobo) Terbuka Lebar

Rekomendasi perlu dibentuknya tim independen itu sebenarnya tak hanya keluar dari mulut aktivis anti korupsi. Politisi di DPR juga menginginkan adanya tim yang dibentuk presiden untuk menangani kasus Novel. Anggota DPR Benny Kabur Harman menegaskan kehadiran tim independen menjadi urgen agar ada kejelasan apakah kasus Novel Baswedan merupakan kasus personal Novel ataukah kasus yang berkaitan dengan serangan terhadap lembaga KPK oleh pihak-pihak tertentu.

Apa yang disampaikan Benny itu tentu tak lepas dari gonjang ganjing yang berkembang di berbagai ruang publik yang mensinyalir adanya keterkaitan antara penyerangan Novel Baswedan dengan usulan hak angket KPK yang tengah digaungkan DPR RI. Menariknya, usulan hak angket itu menggema di DPR kala adanya permintaan pencekalan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto oleh KPK.

Hal lain yang menjadi spekulasi publik berkaitan dengan timing penyerangan terhadap Novel yang terjadi sehari setelah pencekalan terhadap Setya Novanto.

Kasus KTP Elektronik

Pencekalan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (E-KTP) yang tengah ditangani KPK. Saat ini, kasus itu telah sampai pada tahapan persidangan di Pengadilan Tipikor. Ada tiga orang tersangka dalam kasus itu, antara lain Irman, Sugiharto dan Andi Narogong alias Andi Agustinus. Ketiganya sudah pernah dipanggil ke persidangan kasus yang telah merugikan negara triliunan rupiah itu.

Seiring bergulirnya kasus itu, sejumlah keterangan yang mengarah kepada keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pun ikut terkuak.

Dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus itu terkuak dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP pada Kamis, (9/3/2017). Novanto, dalam dakwaan itu, disebut turut mendapatkan 11 persen atau Rp 574,2 miliar dari nilai proyek Rp 5,9 triliun bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, seorang pengusaha yang disebut-sebut 'berperan besar' dalam proyek pengadaan E-KTP.

Meski disebutkan dalam dakwaan jaksa pada sidang itu, Setya Novanto kerap membantah. Selain bersumpah tak terlibat dalam kasus itu, Novanto juga memberikan kesempatan kepada KPK untuk mengaudit rekening partai Golkar untuk membuktikan keterlibatannya.

Dugaan adanya pertemuan itu semakin diperkuat oleh pengakuan Mantan Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini. Menurut pengakuan Diah, pertemuan itu dilangsungkan di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta.

"Saya tidak tahu (inisiatornya). Waktu di Hotel Melia, kami itu kalau ada acara Pak Irman selalu libatkan kami. Dengan Pak Setya Novanto, Pak Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus," kata Diah di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Dalam pertemuan itu, hadir pula beberapa pihak, antara lain eks Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, politisi PDI Perjuangan Olly Dondokambey dan politisi Golkar Melchiar Marchus Mekeng. Diah menghadiri undangan itu karena diundang Andi Narogong.

Dalam pertemuan itu, kata Diah, Setya Novanto berpesan agar menjaga pelaksanaan proyek E-KTP. "Kami disampaikan di Depdagri (Kementerian Dalam Negeri) ada program e-KTP yang juga program strategi nasional. 'Ayo kita jaga sama-sama'. Hanya itu," tutur Diah.

Berbagai keterangan lainnya dalam persidangan juga secara langsung menguatkan keterangan-keterangan sebelumnya tentang adanya peran besar Setya Novanto dalam kasus E-KTP. Ia bahkan pernah diperiksa KPK, juga pernah dihadirkan ke pengadilan sebagai saksi kasus E-KTP.

Sengkarut kasus E-KTP itu membayang-bayangi peristiwa penyerangan terhadap Novel Baswedan. Novel kini tengah menjalani perawatan di Singapura. Untuk membongkar fakta di balik penyerangan brutal itu, pemerintah perlu membentuk tim independen yang langsung berada di bawah komando Presiden Joko Widodo. Dengan begitu, kasus itu akan semakin jauh dari tekanan pihak-pihak tertentu, dan dapat menyuguhkan bukti yang kredibel.

Pemerintah bisa belajar dari kasus Munir, yangmana kerja tim pencari fakta dapat bekerja secara independen untuk mengungkap kasus Munir. Pemerintah tak perlu ragu untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya terhadap tim independen untuk membuka benang kusut kasus E-KTP. Setidaknya, dengan kerja tim independen nantinya akan ditemukan sejumlah bukti; apakah benar Novel diserang lantaran telah menjalankan misi mulia pemberantasan korupsi ataukah hanya karena tendensi masalah personal semata.

Melon Granat, Primadona Baru Buah Melon?

Penulis : Marselinus Gunas