logo


DPR Sesalkan Sikap Polri yang Menolak Panggil Paksa Miryam S Haryani

Atas dasar UU MD3, menurut Bambang Soesatyo seharusnya Kapolri tidak menolak saat ada permintaan DPR untuk memanggil paksa Miryam S Haryani.

20 Juni 2017 17:06 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo.
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) jelas dikatakan peran serta Polri dalam membantu DPR.

KPK Tak Izinkan Miryam Temui Pansus KPK, Bamsoet: Pansus KPK Tidak Ambil Pusing

Menurutnya, atas dasar UU itulah seharusnya Kapolri tidak menolak saat ada permintaan DPR untuk memanggil paksa tersangka pemberi keterangan palsu kasus pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Miryam S. Haryani, oleh pansus angket KPK.

"Saya masih ingat betul saat penyusunan UU MD3 tersebut. Dulu rumusan pasal 204 dan 205 UU MD3 itu justru atas permintaan Kapolri Jenderal Pol Sutarman," tuturnya.


Tolak Permintaan DPR Panggil Paksa Miryam, Tito Kanavian: Hukum Acara dalam UU Tidak Jelas

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan Polri seharusnya mengikuti dan patuh kepada peraturan perundang-undangan, karena sudah sangat jelas disebutkan bahwa Polri melaksanakan perintah DPR.
Kemudian dalam pasal 205 ayat 7 UU MD3 juga ditulis secara jelas tugas dan kewenangan Polisi dalam menyandera paling lama 15 hari atas permintaan pansus atau DPR.

"Nah, kalau sekarang Polri tiba-tiba menolak, Masa DPR harus minta bantuan Kopassus atau TNI, sementara di UU jelas, itu tugas Polri," pungkasnya.

Pansus KPK Terkejut Tito Tolak Jemput Paksa Miryam

Penulis : Khairul Anwar, Ratna Wilandari