logo





Abdul Muis, Sastrawan dengan Anugerah Pahlawan Nasional Pertama

Tidak hanya berprofesi sebagai sastrawan, Abdul Muis juga dikenal sebagai seorang wartawan, politikus, dan merupakan tokoh pejuang yang kerap mengkritisi pemerintah Belanda.

7 Juni 2017 12:10 WIB

Abdul Muis
Abdul Muis Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Abdul Muis, atau Abdul Moeis, merupakan seorang sastrawan yang dikenal masyarakat luas melalui karya novel Salah Asuhan yang pertama kali diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1928.

Wow! 7 Tokoh Indonesia Ini Miliki Jet Pribadi yang Mewah

Tidak hanya berprofesi sebagai sastrawan, Abdul Muis juga dikenal sebagai seorang wartawan, politikus, dan merupakan tokoh pejuang yang kerap mengkritisi pemerintah Belanda melalui goresan-goresan tulisannya. Abdul Muis merupakan tokoh pertama yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Soekarno pada tanggal 30 Agustus 1959.


Animator Asal Indonesia Ini Sukses di Kancah Internasional

Lahir di Sungai Puar, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, 3 Juli 1883, Abdul Muis menempuh pendidikan dasarnya di Europeesche Lagere School (ELS), yang dalam bahasa Indonesia disebut Sekolah Rendah Eropa, sebuah sekolah dasar pada zaman kolonial Belanda.

Setelah lulus dari ELS, Abdul Muis melanjutkan pendidikannya ke sebuah sekolah medis khusus pribumi, yaitu School tot Opleiding van Indische Artsen (Stovia), yang kini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Akan tetapi, ia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di Stovia karena kondisi kesehatannya yang kurang baik saat itu.

Lepas dari Stovia, Abdul Muis mendapatkan pekerjaan kantoran di Departement van Onderwijs en Eredienst pada tahun 1903. Sayang sekali, pengangkatannya tersebut tidak disukai oleh para pegawai Belanda. Pasalnya, Abdul Muis merupakan satu-satunya pegawai pribumi yang berhasil menempati posisi tersebut. Hal tersebut membuat Abdul Muis tidak betah dan akhirnya memutuskan berhenti pada tahun 1905.

Tak lama berselang, Abdul Muis kemudian mendapatkan pekerjaan di dewan redaksi majalah Bintang Hindia. Jajat Burhanudin melalui bukunya, Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia, menyebut bahwa majalah Bintang Hindia berhenti terbit pada tahun 1907. Hal tersebut tentu saja membuat Abdul Muis harus berganti pekerjaan. Ia pun kemudian bekerja sebagai tenaga pengawas khusus (mantri lumbung) di Bandungsche Afdeelingsbank selama 5 tahun hingga akhirnya terpaksa diberhentikan dengan hormat pada tahun 1912 setelah terlibat sebuah konflik internal.

Abdul Muis kemudian melanjutkan kembali sepak terjangnya sebagai wartawan dengan bekerja di surat kabar Belanda Preanger Bode

Sarekat Islam

Awal perjalanan Abdul Muis di dunia politik dimulai ketika dirinya keluar dari Belanda Preanger Bode dan kemudian bergabung dengan Sarekat Islam (SI) pada tahun 1913. Sarekat Islam sendiri merupakan sebuah perkumpulan yang beranggotakan pedagang-pedagang Islam yang berjuang menentang imperialisme dan kolonialisme pada masa itu.

Didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905 dengan nama Sarekat Dagang Indonesia (SDI), dalam perkembangannya berubah menjadi Sarekat Islam (SI) atas usulan HOS Tjokroaminoto, yang ingin memperluas fungsi organisasi agar tidak terpaku pada bidang ekonomi dan perdagangan saja.

Pada masa-masa awalnya bersama SI, Abdul Muis dipercaya memimpin surat kabar Kaum Muda milik SI yang terbit di Bandung.

Abdul Muis mengisi hari-harinya di SI dengan terus menanamkan semangat perjuangan melawan Belanda dengan berbagai cara. Pada Kongres SI ke-3 di Bandung, Abdul Muis sempat memberikan pandangannya tentang cara melawan penjajah dengan cara keras jika perlawanan dengan cara lunak tidak juga berhasil.

Pada Kongers SI ke-4 di Jakarta, nama Abdul Muis mencuat sebagai salah satu kandidat yang diinginkan untuk mendampingi HOS Tjokroaminoto sebagai perwakilan SI di Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad).

Setelah pecahnya SI akibat pengaruh komunisme, Abdul Muis bersama sejumlah tokoh seperti KH Agus Salim, Suryopranoto, dan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, tergabung dalam Sarekat Islam Putih. 

Pada Kongres SI ke-6, Abdul Muis merupakan salah satu tokoh yang kekeuh ingin menegakkan disiplin organisasi dengan tidak memperbolehkan adanya keanggotaan rangkap. Anggota yang masih tergabung di organisasi lain diminta menentukan prioritasnya. Tujuannya, agar SI jauh dan bersih dari unsur-unsur komunis. Ia pun secara tegas menginginkan anggota-anggota yang berpaham komunis untuk segera angkat kaki dari SI. 

Selama bersama SI, Abdul Muis sempat berangkat ke Belanda sebagai wakil SI untuk mempropagandakan Comite Indie Weerbaar.

Ia kemudian berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh Belanda agar di Indonesia didirikan sekolah teknik. Beberapa tahun kemudian, berdirilah Technische Hooge School, yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung (ITB).

Bumiputera

Abdul Muis bersama Ki Hajar Dewantara beserta sejumlah tokoh nasional lainnya juga mendirikan Komite Bumiputera guna menentang rencana pemerintah Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari Perancis. Akibat usaha penentangannya tersebut, Abdul Muis sempat ditangkap oleh pemerintah Belanda.

Selain itu, melalui tulisannya di harian Belanda, De Express, Abdul Muis sempat mengecam seorang Belanda yang dianggapnya telah menghina Bumiputera.

Pengasingan di Garut

Perjuangan Abdul Muis belum berhenti. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Ia sering mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia untuk menyebarkan semangat kemerdekaan kepada para pemuda. 

Abdul Muis tidak kehabisan ide untuk melawan pemerintah Belanda. Salah satunya, dengan menginisiasi aksi mogok buruh di Yogyakarta pada tahun 1922 bersama anak-anak buahnya di Perkumpulan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB).

Pada tahun 1923, ia juga pernah memimpin sebuah gerakan memprotes aturan landrentestelsel (Undang-Undang Pengawasan Tanah) yang akan diberlakukan oleh Belanda di Sumatra Barat. Usahanya berhasil. Aturan landrentestelsel pun tidak diberlakukan.

Akibat usahanya tersebut, Abdul Muis dilarang berpolitik dan dikenai passentelsel, yang melarangnya tinggal di Sumatra Barat dan keluar dari Pulau Jawa. Akibatnya, ia harus mendekam di Pulau Jawa selama kurang lebih 13 tahun.

Pemerintah Belanda yang sudah semakin geram atas aksi Abdul Muis, kemudian mengasingkan putra Datuk Tumenggung Lareh tersebut ke Garut, Jawa Barat. Di Garut ini lah Abdul Muis kemudian berhasil menyelesaikan novel Salah Asuhan yang populer tersebut.

Abdul Muis sempat mendirikan sebuah surat kabar bernama Mimbar Rakyat di Garut, tetapi sayang usia surat kabar tersebut tidak bertahan lama.

Pahlawan Nasional

Setelah Proklamasi, Abdul Muis bergabung dengan salah satu organisasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Abdul Muis menghabiskan masa tua dan akhir hayatnya di Bandung. Ia wafat pada tanggal 17 Juni 1959 dan juga dimakamkan di Bandung.

Tak lama setelah kepergiannya, pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional pertama melalui Kepres Nomor 218 Tahun 1959. Setelah Abdul Muis, pemberian gelar Pahlawan Nasional dijadikan tradisi di Indonesia.

Tan Malaka, Kisah Cinta dan Pilihan Politik

Penulis : Nugrahenny Putri Untari