logo


“Jika Pansus Tetap Paksakan Draft RUU Parliamentary dan Presidential Threshold, Saya Pastikan Akan Rontok di MK”

Margarito mengatakan bahwa anggota dewan pasti tahu persis soal hal itu, tetapi karena semua memiliki kepentingan maka hal itu terus digulirkan.

20 Mei 2017 15:30 WIB

Pengamat Hukum Tata, Negara Margarito Kamis.
Pengamat Hukum Tata, Negara Margarito Kamis. forumkeadilan.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai bahwa apabila para anggota dewan yang duduk di pansus memaksakan pembahasan draft penentuan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dan ambang batas pencapresan (Presidential Threshold) di dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu, menurutnya pasti akan rontok di Mahkamah Konstitusi (MK).

RUU Presidential Threshold Dinilai Tidak Relevan dan Penuh Indikasi Bisnis

“Kalau anggota pansus tetap memaksakan pembahasan draft RUU Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold, saya tegaskan bahwa pasti akan rontok di MK. Saya beritahukan pasti rontok. Salah kalau mereka bilang legal pollution,” tegas Margarito dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (20/5).

Lebih lanjut, Margarito mengatakan bahwa anggota dewan pasti tahu persis soal hal itu, tetapi karena semua memiliki kepentingan maka hal itu terus digulirkan.


Anggota Dewan Harus Memiliki Sikap Disiplin Terhadap Partai

“Seperti yang kita ketahui, politik adalah bisnis, maka ini akan tetap mereka gulirkan,” tegasnya.

Seperti diketahui, terdapat dua isu mengenai ambang batas dalam RUU tersebut, pertama adalah ambang batas partai politik yang boleh menjadi anggota DPR RI. Kedua, ambang batas partai politik boleh mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan rinciannya, Parliamentary Threshold yang diusulkan pemerintah sebesar 3,5 persen, sedangkan Presidential Threshold 20-25 persen. Sejumlah fraksi di DPR ingin meningkatkan Parliamentary Threshold menjadi 5-10 persen. Alasannya, untuk konsolidasi demokrasi dengan pendekatan penyederhanaan partai.

Namun, ada juga yang mengusulkan untuk diturunkan menjadi 0 persen atau tanpa threshold, dengan alasan agar tidak ada suara rakyat yang terbuang percuma tanpa menghasilkan kursi di DPR.

Jika Presidential Threshold ditiadakan, maka semua partai politik peserta Pemilu 2019 bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Ambang batas 0 persen itu lebih menguntungkan dan lebih memperkuat identitas partai, karena bisa mengusung kader parpolnya untuk DPR dan calon presiden.

 

Pakar Hukum Sebut Gagasan Presidential Threshold Itu Inkonstitusional

Penulis : Siprianus Jewarut, Riana
×
×