logo


Kemenko PMK Desak Aparat Berlakukan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Sujatmiko mencatat, implementasi UU 17 Tahun 2016 juga masih rendah.

20 Mei 2017 15:15 WIB

Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sujatmiko
Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sujatmiko Dok. Kemenko PMK RI

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sujatmiko, menyatakan keprihatinannya terhadap masih banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir-akhir ini, kendati UU no 17/2016 yang memberikan pemberatan hukuman, berupa hukuman kebiri kimia telah diberlakukan. Sujatmiko selanjutnya mengimbau kepada semua aparat penegak hukum untuk segera mengimplementasikan UU No.17/2016 itu apabila benar-benar terdapat bukti nyata oleh para pelakunya.

Perppu Kebiri Dinilai Dapat Menyelamatkan Generasi Penerus

Sujatmiko mencatat, implementasi UU 17 Tahun 2016 juga masih rendah. Tercatat baru diterapkan pada 1 kali kasus, yakni pemindanaan terhadap pemerkosa Almh. Yyn oleh PN Rejang Lebong Bengkulu.

“Masih rendahnya tuntutan dan belum diberlakukannya secara penuh UU 17 Tahun 2016 adalah sebagai akibat dari masih belum optimalnya pemahaman para pemangku kepentingan terutama penegak hukum,” tutur Sujatmiko dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/5).


IDI Siap Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri Jika...

Umumnya kasus permerkosaan dan pencabulan terhadap anak masih diadili dengan menggunakan UU 35 tahun 2014 dan bukan UU 17 Tahun 2016. Oleh sebab itu, Kemenko PMK akan terus mendorong K/L terkait untuk segera meningkatkan upaya sosialisasi tentang UU tersebut dan mendesak K/L terkait untuk segera menyelesaikan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan tehnis hukuman tambahan seperti yang diamanatkan UU 17 Tahun 2016.

Lebih lanjut, Sujatmiko menegaskan bahwa maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh belum optimalnya sistem pencegahan kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah berupaya menghindari kejadian pemerkosaan dengan mencanangkan program Three Ends yang salah satunya adalah “akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak”, menerbitkan UU 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU 23 Tahun 2002 dan langkah-langah lainnya seperti meningkatkan berbagai fasilitas ramah anak, dan upaya-upaya untuk memperkuat fungsi keluarga.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator PMK, tindak kekerasan terhadap anak sejak bulan Januari hingga April tahun 2017 berjumlah sebanyak 408 kasus. 306 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kasus yang terakhir dan membuat publik miris adalah pencabulan oleh seorang tenaga pendidik DFP (24 tahun) terhadap siswinya GA (13 tahun) di Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Selatan. Sujatmiko menyayangkan bahwa hukuman yang seberat-beratnya sebagaimana diatur dalam UU No 17/ 2016, belum banyak yang dijatuhkan kepada para pelaku dan hal inilah yang akhirnya belum memberikan efek jera terhadap para pelakunya.

Sementara, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), puncak tindak kekerasan terhadap anak terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah mencapai 5.066 kasus. Jumlah ini meningkat sebanyak 755 kasus dibandingkan pada tahun 2013. Jumlah itu menurun pada tahun 2015 menjadi 4.309 kasus, namun meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 4.482 kasus.

 

Perppu Kebiri Hanya Manis 'Bungkusnya' Kosong Isinya

Penulis : Riana
×
×