logo





Molornya Pembahasan RUU di Parlemen Dampak dari Politik Transaksional

Rofiq menegaskan bahwa hal tersebut sesungguhnya termasuk politik injury time

20 Mei 2017 14:50 WIB

Sekjen DPP Perindo, Ahmad Rofiq
Sekjen DPP Perindo, Ahmad Rofiq detik.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sekjen DPP Perindo, Ahmad Rofiq, menilai bahwa terus molornya pembahasan RUU di parlemen saat ini merupakan dampak dari maraknya politik transaksional di parlemen. Dan, belum mulainya suatu pembahasan tersebut, dikatakan Rofiq, karena belum ada deal dalam proses transaksinya.

Hore! RUU Pengusaha Pemula Masuk Prolegnas 2016

“Ini merupakan dampak dari politik transaksional, karena belum selesai transaksinya, maka RUU juga belum kunjung dibahas,” kata Rofiq dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (20/5).

Lebih lanjut, Rofiq mengatakan bahwa hal yang sama juga terjadi dengan draft RUU penentuan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dan ambang batas pencapresan (Presidential Threshold). 


Wah, RUU Migas Diyakini Bakal Molor

Menurutnya, RUU tersebut tidak seharusnya dibahas dengan sangat rumit, tetapi harus cepat untuk melakukan eksekusi dengan keputusan.

Selain itu, Rofiq juga mencurigai bahwa ada unsur kesengajaan dari pembahasan rancangan RUU tersebut, dimana menurutnya anggota dewan sengaja membahas RUU ini dalam waktu yang mepet sehingga tidak ada lagi waktu untuk membahas apa yang mereka telah putuskan. 

“Jadi saya ingin mengingatkan kepada para pansus di DPR bahwa sadarlah terkait dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Karena sesungguhnya bukan hanya kepentingan internal partai saja atau soal kekuasaan tetapi implikasi dari keputusan tersebut sangat berdampak besar terhadap bangsa ke depan,” tuturnya.

Lantas, Rofiq menegaskan bahwa hal tersebut sesungguhnya termasuk politik injury time.

“Karena kalau saya melihat dari prosesnya yang molor dan tidak pernah ada satu pun poin krusial yang diputuskan atau ada suatu penjelasan yang lebih terang dihasilkan saat ini, memang sengaja dimepetkan waktu pembahasannya,” tukasnya.

“Dulu ada 5 poin utama yang di bahas, tetapi sampai sekarang masih belum jelas kelanjutannya. Belum ada keputusan yang jelas apakan proporsional terbuka, atau proporsional tertutup ataukah terbuka-tertutup,” tutup Rofiq.

RUU yang Dibahas DPR Harus Dipastikan Berkualitas Baik

Penulis : Siprianus Jewarut, Riana