logo





Bupati Kutai Ingin Kegiatan Migas Bersinergi dengan Pembangunan Daerah

Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah menginginkan kontribusi hulu migas memberi dampak bagi pembangunan daerah baik secara langsung maupun secara tidak langsung

19 Mei 2017 18:59 WIB

Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menginginkan kontribusi hulu migas memberi dampak bagi pembangunan daerah baik secara langsung (keberadaan kegiatan migas) maupun secara tidak langsung (pemanfaatan dana bagi hasil).

Jangkau Pelanggan Jargas Pekanbaru, Pertamina dan EMP Tanda Tangani Jual Beli Gas

"Seiring dengan menurunnya harga komoditas migas dan batu bara, berimplikasi pada penurunan dana perimbangan pusat dan daerah, berakibat pada melemahnya kapasitas fiskal daerah," ujarnya dalam acara The 41st Indonesian Petroleum Assosiation (IPA) Convention & Exhibition 2017, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (18/5).

Dalam hal ini, Edi menjelaskan akan dampak langsung keberadaan migas dalam beberapa sektor, seperti sektor tenaga kerja, sektor perdagangan dan jasa, serta sektor ekonomi kerakyatan.


IPA: Genjot Eksplorasi, Pelaku Migas Butuh Kepastian Fiskal

Untuk sektor tenaga kerja, tenaga lokal mengurangi pengangguran, dan tenaga kerja luar akan menambah jumlah penduduk sehingga daerah setempat menjadi ramai.

Dalam sektor perdagangan dan jasa, akan menunjang pasar (sandang, pangan, dan papan), rumah makan, rumah kontrakan, sewa, kost, penjahit, laundry, salon.

"Sedangkan untuk ekonomi kerakyatan, pastinya akan membantu para pengrajin lokal, khususnya pengusaha produk olahan lokal," terangnya.

Dari sisi tidak langsung dari keberadaan migas, yaitu seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Lebih lanjut, selaku pemerintah daerah, Edi menginginkan agar dampak langsung keberadaan kegiatan migas dapat bersinergi dengan prioritas pembangunan daerah.

"Keberadaan kegiatan migas harus memberikan dampak terhadap pemberdayaan dan peningkatan kompetensi serta daya saing tenaga kerja dan sub kontraktor lokal. Serta perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara pengelola migas dengan pemerintah daerah," paparnya.

"Untuk pemerintah pusat, agar pengelolaan migas segera dilakukan sehingga dampak langsung dan dampak tidak langsung keberadaan kegiatan migas bagi pemerintah daerah bisa segera dirasakan kembali dengan pola dan skema yang lebih baik. Terlebih, pada masa peralihan ini agar pengelolaan migas tetap beroperasional sebagaimana mestinya sehingga tidak menyebabkan dampak negatif di lapangan," cetusnya.

Indonesia dan UEA Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Perihal Transaksi Migas

Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Aurora Denata