logo

HARGA KOMODITAS 24 Mei 2017
  • Ketela Pohon
    Ketela Pohon
    5.409
    21
  • Kacang Tanah
    Kacang Tanah
    25.398
    1.128
  • Mie Instan
    Mie Instan
    25.375
    23.011
  • Beras
    Beras
    10.595
    113
  • Gula Pasir
    Gula Pasir
    13.492
    319
  • Minyak Goreng
    Minyak Goreng
    11.499
    540
  • Tepung Terigu
    Tepung Terigu
    8.724
    132
  • Kacang Kedelai
    Kacang Kedelai
    10.421
    79
  • Daging Sapi
    Daging Sapi
    114.687
    616
  • Daging Ayam
    Daging Ayam
    31.642
    2.260
  • Telur Ayam
    Telur Ayam
    22.978
    948
  • Cabai
    Cabai
    32.213
    3.304
  • Bawang
    Bawang
    29.970
    8.198
  • Susu
    Susu
    10.417
    7
  • Jagung
    Jagung
    7.094
    89
  • Ikan
    Ikan
    74.538
    517
  • Garam
    Garam
    6.025
    227




Tokoh: Cabut Kewarganegaraan Orang yang Anti Pancasila

Tokoh Jabar memberikan usulan kepada pemerintah untuk mencabut KTP atau identitas kewarganegaraan bagi warga atau pun kelompok yang menentang Pancasila

19 Mei 2017 17:59 WIB

Pancasila
Pancasila Istimewa

BANDUNG, JITUNEWS.COM - Sejumlah tokoh Jabar memberikan usulan kepada pemerintah untuk mencabut KTP atau identitas kewarganegaraan bagi warga atau pun kelompok yang menentang Pancasila. Sekretaris Dewan Pakar Alumni Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Andi Talman menyatakan bahwa presiden mempunyai wewenang untuk melakukan pencabutan identintas.

Rapat Antara Jokowi dengan Tokoh Lintas Agama Digelar Tertutup

"Seharusnya yang tidak setuju dasar Pancasila itu dicabut kewarganegaraannya. Presiden punya wewenang untuk menyampaikan maklumat ini," ujar Andi setelah bertemu dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan di Mapolda Jabar, Bandung, Jumat (19/5).

Sama halnya dengan Andi, Sekjen Forum Bandung Hendarmin Ranadireksa juga memiliki pendapat yang sama. 


Tokoh Lintas Agama Bertemu Jokowi, Ini Hal yang Dibahas

"Negara berhak mencabut kewarganegaraan bersangkutan (warga anti Pancasila). Boleh tinggal di Indonesia, tapi kewarganegaraannya dicabut," ujar Hendarmin.

Hendarmin menjelaskan bagi warga yang identitas kewarganegaraannya dicabut akan diganti dengan kartu pengenal bukan warga negara, serta tidak memiliki hak perdata dan juga tidak memiliki hak politik. 

"KTP dan Paspor harus dicabut, diganti dengan kartu pengenal bukan warga negara. Tidak memilik hak politik, tidak boleh dipilih dan memilih," jelasnya.

Ia berharap negara melaksanakan kebijakan pencabutan hak perdata dan poltik bagi pihak personal maupun kelompok yang menentang Pancasila.

Wakil Ketua DPR Apresiasi Pertemuan Jokowi dengan Tokoh Agama

Penulis : Aurora Denata
×
×