logo





Tokoh: Cabut Kewarganegaraan Orang yang Anti Pancasila

Tokoh Jabar memberikan usulan kepada pemerintah untuk mencabut KTP atau identitas kewarganegaraan bagi warga atau pun kelompok yang menentang Pancasila

19 Mei 2017 17:59 WIB

Pancasila
Pancasila Istimewa

BANDUNG, JITUNEWS.COM - Sejumlah tokoh Jabar memberikan usulan kepada pemerintah untuk mencabut KTP atau identitas kewarganegaraan bagi warga atau pun kelompok yang menentang Pancasila. Sekretaris Dewan Pakar Alumni Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Andi Talman menyatakan bahwa presiden mempunyai wewenang untuk melakukan pencabutan identintas.

Tokoh Lintas Agama Bertemu Jokowi, Ini Hal yang Dibahas

"Seharusnya yang tidak setuju dasar Pancasila itu dicabut kewarganegaraannya. Presiden punya wewenang untuk menyampaikan maklumat ini," ujar Andi setelah bertemu dengan Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan di Mapolda Jabar, Bandung, Jumat (19/5).

Sama halnya dengan Andi, Sekjen Forum Bandung Hendarmin Ranadireksa juga memiliki pendapat yang sama. 


Wakil Ketua DPR Apresiasi Pertemuan Jokowi dengan Tokoh Agama

"Negara berhak mencabut kewarganegaraan bersangkutan (warga anti Pancasila). Boleh tinggal di Indonesia, tapi kewarganegaraannya dicabut," ujar Hendarmin.

Hendarmin menjelaskan bagi warga yang identitas kewarganegaraannya dicabut akan diganti dengan kartu pengenal bukan warga negara, serta tidak memiliki hak perdata dan juga tidak memiliki hak politik. 

"KTP dan Paspor harus dicabut, diganti dengan kartu pengenal bukan warga negara. Tidak memilik hak politik, tidak boleh dipilih dan memilih," jelasnya.

Ia berharap negara melaksanakan kebijakan pencabutan hak perdata dan poltik bagi pihak personal maupun kelompok yang menentang Pancasila.

Ormas Bertentangan dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Kita Gebuk

Penulis : Aurora Denata