logo


KKP Buka Peluang Investasi Perikanan di Indonesia Timur

Kurangnya ketersediaan energi listrik di Indonesia Timur menjadi salah satu pemicu lesunya investasi perikanan di wilayah tersebut.

16 Mei 2017 13:34 WIB

Ikan hasil tangkapan nelayan.
Ikan hasil tangkapan nelayan. Jitunews/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilanto Perbowo, mengatakan bahwa pihaknya akan membuka peluang investasi yang besar di Indonesia Timur. Pasalnya, tingginya potensi laut yang ada tidak diimbangi dengan pengembangan investasi.

Tidak Ada Diskriminasi bagi Penerima Bantuan Perikanan Budidaya

"Kita buka peluang investasi di laut Indonesia Timur, karena sampai saat ini pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia Timur masih belum maksimal," ujar Nilanto Perbowo di kantor KKP, Senin (15/5).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pada saat ini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong laju investasi sektor perikanan di wilayah Indonesia Timur.


Atasi Masalah Cantrang, DPR Desak Menteri Susi Lakukan Dialog Dengan Nelayan

Namun pada kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa ada beberapa persoalan besar mengapa industri perikanan kurang bergairah di wilayah Timur.

Ia menjelaskan bahwa terbatasnya tenaga listrik adalah salah satu di antaranya. Menurutnya, terbatasnya tenaga listrik memicu pembangunan sarana dan prasarana berupa sistem rantai dingin kurang berjalan lancar.

"Sistem rantai dingin itu kan membutuhkan listrik untuk menggerakannya. Jika itu tidak tersedia maka ikan-ikan hasil tangkapan tidak bisa disimpan dalam waktu cukup lama," jelasnya.

Ia mengatakan bahwa ke depan pihaknya akan mendorong agar pembangunan listrik bisa dilakukan dan sistem rantai dingin bisa diadakan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terkait penyediaan listrik, KKP telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memasukkan dalam program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW. Nantinya KKP menentukan koordinat-koordinat yang bakal dibangun industri perikanannya, sehingga penyediaan listrik ke wilayah itu menjadi prioritas.

DPR: Pemerintah Harus Pro kepada Nelayan, Bukan pada Kepentingan Tertentu

Penulis : Siprianus Jewarut, Ratna Wilandari
×
×