logo


Teriakan Penegakan HAM di Kasus Mei 98 Diselamatkan Vonis Ahok dan Intoleransi

Setelah 19 tahun berlalu, rupanya baru pada tahun ini aksi peringatan tragedi 12 Mei tak semasif tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pemberitaan terkait 12 Mei berada di titik nadir.

15 Mei 2017 17:20 WIB

Mural Tragedi Trisakti
Mural Tragedi Trisakti Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, setidaknya rakyat Indonesia telah dua kali menyaksikan adanya perebutan kekuasaan alias kudeta. Pertama saat Soeharto mengambil kekuasaan Soekarno pada 12 Maret 1967 melalui Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dan mahasiswa ganti melengserkan Soeharto pada 21 Mei 1998.

AHY Boleh Kalah, Tapi SBY Justru Sukses Mainkan Strategi Politiknya

Dalam rezim kekuasannya, Soeharto menerapkan kehidupan yang totalitas mengekang segala bentuk kebebasan berpendapat. Tak diperkenankan aksi protes dalam bentuk apapun dan kepada siapa pun atas lajunya pemerintahan. Setidaknya, dampak dari otoritarian yang dimainkan orde baru sukses mengkontrol harga-harga hingga maraknya pembangunan meski tak merata yang tersentral di pusat.

Soeharto memilih jalannya sendiri menuju kehancuran kekuasaan yang berlangsung 32 tahun. Pada 27 Juli 1996, pasukan bersenjata yang menjadi tameng bagi massa kontra Megawati menyerang markas Partai Demokrasi Indonesia di Jl Diponegoro 58 Jakarta Pusat.


Begini Petikan Soal Pak Harto Bagi Anies dan Ahok

Orde baru menyimpulkan, penunjukan Megawati sebagai ketua umum partai banteng sangatlah berbahaya. Dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. Namun, pemerintahan Soeharto tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI.

Kurang lebih hal di atas tersebut adalah titik awal dari penyerangan terhadap Megawati yang justru menjadi titik awal lengsernya Soeharto.

Pemilu legislatif pun digelar setahun dari penyerangan tersebut, tepatnya pada 29 Mei 1997. Golkar sebagai partai penguasa kembali menang mutlak sebesar 74,51 persen atau meningkat 6,41 persen dibanding hasil Pemilu 1992 yang hanya 68,10 persen.

Hanya saja, hasil pemilu tersebut diteriaki publik sebagai sebuah pemilihan umum yang penuh akan kecurangan. Singkatnya, hasil dari pemilu curang itu yang mendapatkan respon kemarahan besar oleh publik berimbas pada Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang menjadi sejarah kelam tanah air.

Trisakti Berdarah 12 Mei 1998
Soeharto akhirnya dilantik sebagai presiden Republik Indonesia untuk ketujuh kalinya dengan menyerukan reformasi politik dan ekonomi. Tapi sayangnya publik seperti tertipu saat melihat Kabinet Pembangunan VII yang masih diisi orang-orang dekat Cendana baik itu kroni atau pun keluarga Soeharto. Puncaknya, Soeharto mengangkat Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai wakil presiden untuk menemaninya memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Sebelum aksi penolakan terhadap Soeharto mewabah di ibu kota, rupanya teman-teman mahasiswa di Medan sudah memulainya di awal Mei. Para pelajar sudah mulai menjalankan aksi demonstrasi di kampus-kampus sekitaran Medan selama dua bulan. Jumlah pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi ini terus bertambah seiring makin lantangnya panggilan dari masyarakat untuk reformasi total.

Mahasiswa merasa penting untuk turun unjuk rasa lantaran ada rekannya yang tewas pada 27 April yang kesalahannya dilemparkan pada pihak berwajib yang melemparkan gas air mata ke kampus. Aksi mahasiswa pun kian trengginas saat pemerintahan Soeharto-Habibie mengeluarkan kebijakan menaikan harga minyak sebesar 70 persen dan tarif listrik hingga 300 persen pada 4 hingga 8 Mei.

Pada 9 Mei, Soeharto meninggalkan tanah air untuk mengikuti Group of 15 Summit di Kairo, Mesir. Sebelum pergi, Soeharto mengingatkan agar aksi protes dihentikan. Bapak Pembangunan itu menegaskan, jika hal itu terus berlanjut, maka tidak akan ada kemajuan di Indonesia.

Kericuhan akhirnya pecah dan mencapai puncaknya pada 12 Mei 1998 kala pihak kepolisian dan tentara menghujani mahasiswa yang sedang menggelar protes damai. Empat orang tewas dalam tragedi tersebut, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Soeharto pun kembali ke tanah air lebih cepat dari jadwal semula pada 14 Mei.

Indonesia kian kritis, tak hanya aksi protes yang melebar kemana-mana, aksi penjarahan pun di sejumlah titik di ibu kota juga mewabah. Pada akhirnyaaksi melengserkan Soeharto dari kursi kepemimpinannya kian masif dan mendapatkan hasil. Hingga akhirnya, 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB, Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya sebagai presiden.

12 Mei Setelah 19 Tahun dan Vonis Ahok
Setelah 19 tahun berlalu, rupanya baru pada tahun ini aksi peringatan tragedi 12 Mei tak semasif tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pemberitaan terkait 12 Mei berada di titik nadir. Penyebabnya tak lain adalah vonis hukuman dua tahun untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan agama.

Masa pro Ahok memprotes putusan hakim tersebut dan menyimpulkan bahwa keadilan hukum di Indonesia sedang sakit. Massa yang tadinya berkerumun di kantor Kementerian Pertanian sebagai lokasi persidangan, langsung bergerak ke rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur hingga malam hari dengan tuntutan agar bisa bertemu dengan Ahok.

Para pendukung pro Ahok terus berorasi dan mengepung Rutan Cipinang hingga malam hari yang membuat jalanan di sekitaran rutan macet total. Namun, belum genap semalam, Ahok pada, Selasa (9/5/) malam dipindah ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Kasus penistaan agama yang diawali dengan kompetisi perebutan kursi DKI I itu tak hanya mengaburkan 12 Mei dari sejarah, tetapi juga nyata-nyata membuat kericuhan antar anak bangsa di Indonesia. Kelompok yang membawa bendera keagamaan seperti sedang diadu oleh mereka yang mengatasnamakan nasionalis.

Jika sebelumnya ada istilah aksi bela Islam 411, 112, 212 dan 313 yang menuntut keadilan kepada Ahok yang telah menghina Al Quran, maka baru-baru ini aksi kolosal bakar lilin menjadi lanjutan. Hanya saja tuntutannya menghendaki agar Ahok dilepaskan.

Jika para massa bela Islam bertitik di Jakarta dengan mendatangkan ribuan orang dari luar ibu kota, sebaliknya aksi nyalakan lilin untuk keadilan Ahok justru terjadi di banyak kota di luar Jakarta. Sebut saja Bandung, Surabaya, Madiun, Semarang menggelar aksi nyalakan lilin di Pulau Jawa, beberapa kota lain di luar Jawa juga tak sedikit yang menggelar aksi serupa.

Meski peringatan tragedi 12 Mei tetap digelar oleh sejumlah lapisan masyarakat, namun aksi bela keadilan untuk Ahok lebih mencuri perhatian publik baik bagi mereka yang pro atau pun yang kontra terhadap suami Veronica Tan itu.

Setidaknya di ruang publik, baik secara pemberitaan atau pun konten media sosial, tuntutan agar pelaku kejahatan HAM atas meninggalnya empat mahasiswa yang kemudian digelari pahlawan reformasi terkubur di lubang terdalam dari drama kekalahan pilkada dan vonis hukuman penistaan agama.

Pelanggaran HAM 12 Mei yang Tertutup Isu Keagamaan
Hari ini publik hanya menyoroti tentang kericuhan yang disebabkan politik identitas. Kerasnya persaingan DKI I rupanya tak serta merta menjadi cooling down setelah masa pencoblosan berakhir. Anies-Sandi yang mewakili politik identitas muslim sukses memenangakan Pilkada DKI yang panasnya lebih dahsyat ketimbang suhu siang hari di Jakarta itu sendiri.

Tak ingin dipojokan sebagai aksi politik, massa pembela Islam meluncurkan aksi penutupnya kepada Ahok 5 Mei 2017. Saat itu tuntutannya ialah pengadilan bisa menjatuhi hukuman maksimal bagi Ahok terkait penistaan agama.

Hukum pun memutuskan Ahok dipenjara dua tahun. Tapi nyatanya tak meredam isu keagamaan yang terlanjur digulirkan jauh sebelum Pilkada DKI berlangsung. Anies-Sandi sudah diresmikan menang dan Ahok pun secara yuridis telah dinyatakan bersalah, rupanya kondisi tidak serta merta berakhir.

Di tingkatan elit terus berupaya agar Ahok bisa bebas, setidaknya bisa mendapatkan penangguhan hukuman kurungan. Upaya ini nampaknya kian gencar dilakukan seiring belum ada respon khusus oleh Presiden Joko Widodo. Aksi-aksi tandingan untuk melawan kelompok agamis pun tak kalah ngeri dan masif dilakukan. Sebut saja dengan penolakan Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPFI) di sejumlah daerah di tanah air.

Setidaknya atas kisruh identitas, pelanggaran HAM yang telah berlangsung 19 tahun itu, untuk tahu ini, tak nyaring didengungkan. Padahal Komisi Nasional HAM Perempuan telah merekomendasikan beberapa poin terkait insiden kelam Indonesia itu.

Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusahan yang terjadi di bukan Mei 1998 itu dalam rekomendasinya menginginkan agar pemerintah melakukan penyelidikan pertemuan di Makostrad pada 14 Mei 1998. Rekomendasi selajutnya adalah pemerintah sesegera mungkin menindaklanjuti kasus-kasus yang diperkirakan terkait dengan rangkaian tindakan kekerasan yang memuncak pada kerusuhan 13-15 Mei 1998 yang dapat diungkap secara yuridis baik terhadap warga sipil maupun militer yang terlibat dengan seadil-adilnya.

Pada bagian abstraksi dalam laporan tersebt, TGPF berkeyakinan bahwa peristiwa Mei 1998 (13-15) tidak dapat dilepaskan dari konteks keadaan dan dinamika sosial politik masyarakat Indonesia saat itu serta dampak ikutannya. Persitiwa sebelumnya seperti Pemilu 1997, penculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR RI 1998, unjuk rasa mahasiswa yang terus menerus serta tertembaknya empat mahasiswa kesemuanya berkaitan erat dengan peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998.

Kejadian-kejadian tersebut merupakan rangkaian tindakan kekerasan yang menuju pada pecahnya peristiwa kerusuhan yang menyeluruh pada 13-15 Mei 1998. Parahnya, tak hanya kerusuhan dan kekerasan saja yang terjadi, Komnas HAM Perempuan menemukan dampak ikutan lainnya ialah berupa kekerasan seksual termasuk pemerkosaan yang berhubungan dengan kerusuhan 13-15 Mei 1998.

Kronologi Tragedi Trisakti
Trisakti, 12 Mei 1998 pukul 10.00 WIB sekitar 6000 mahasiswa, staff, dan dosen telah merapatkan barisan yang tengah bersiap sedia di lapangan parkir Universitas Trisakti. Penurunan bendera Merah Putih setengah tiang menjadia pembuka dari aksi di hari nahas bagi empat mahasiswa yang gugur. Bendera setenga tiang adalah simbol duka atau kesengsaraan.

Menjelang siang, demonstran siap melaju menuju geedung DPR/MPR. Sayangnya, belum mecapai titik tujuan rombongan massa distop barikade kepolisian yang sepertinya telah menunggu di depan kantor walikota Jakarta Barat. Sebagai respon dari penghentian mereka, para protestan ini kemudian menduduki jalan S. Parman dan menghalangi jalur lalu lintas.

Tak lama berselang dari penghadangan tersebut, pihak militer datang untuk bahu membahu membantu kepolisian. Dekan Fakultas Hukum Trisakti Adi Andojo secara mengejutkan sukses mendorong para mahasiswa kembali menuju kampus. Mungkin dalam benak sang dekan, agak bodoh jika tetap merangsek melawan aparat polisi Brimob, Kostrad dan Kodam Jaya yang kala itu bersenjata lengkap seperti perisai huru-hara, gas air mata, Steyr AUG, dan Pindad SS-1.

Ketika waktu menunjukkan pukul 5 sore, hampir seluruh demonstran telah kembali ke area kampus Trisakti. Sesaat setelah kembali inilah, cemoohan terdengar dari kumpulan polisi dan tentara, diikuti dengan rentetan tembakan yang menyebabkan para demonstran panik dan tercerai berai. Kekacauan ini memakan dua korban jiwa, yaitu Elang Mulya Lesmana dan Hendriawan Sie yang saat itu sedang berusaha masuk ke ruangan rektorat di gedung Dr. Syarif Thayeb.

Korban jiwa kembali jatuh ketika para mahasiswa yang belum mengungsi berkumpul di sebuah ruangan terbuka. Tentara-tentara yang diposisikan di atap gedung terdekat terus menembak, melukai banyak mahasiswa dan mengambil nyawa dari Heri Hartanto dan Hafidin Royan. Penembakan baru berhenti pada pukul 8 malam, dan pihak kampus bergegas membawa mereka yang terluka menuju rumah sakit terdekat. Pasca tragedi tersebut kondisi dalam negeri terperosok ke titik paling kritis hingga akhirnya terobati dengan jatuhnya Soeharto.

Meski begitu, sebelum presiden Soeharto turun, sempat ada kerusuhan yang jauh lebih besar di Jakarta yang menewaskan 1200 orang tewas yang kebanyakan dikarenakan oleh terjebaknya orang-orang itu di dalam gedung yang dibakar. Pada saat itu, penjarahan terjadi dimana-mana, dan warga Indonesia keturunan Tiongkok menjadi korban penganiayaan dan berbagai tindakan lainnya oleh masyarakat yang menjadi buas.

Gerindra: Jokowi Pantas Gantikan Megawati Sebagai Ketum PDIP

Penulis : Syukron Fadillah