logo





Vonis Ahok dan Konsolidasi Demokrasi

Kekurangan di Pilkada serentak 2017 hanya dapat diperbaiki dengan proses konsolidasi demokrasi politik secara massif sejak saat ini

15 Mei 2017 16:31 WIB

Massa pendukung Basuki Tjahja Purnama (ahok) menyuarakan dukungannya di depan Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5).
Massa pendukung Basuki Tjahja Purnama (ahok) menyuarakan dukungannya di depan Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5). Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama kini mendekam di tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mantan Bupati Belitung Timur itu akan menjalani masa tahanan selama dua tahun usai divonis bersalah dalam kasus penodaan agama oleh Majelis Hakim PN Jakarta Utara, Senin (8/5/2017).

Putusan yang diterima Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, menyulut sejumlah reaksi publik. Reaksi itu tidak hanya muncul di Jakarta, tetapi juga di banyak kota. Putusan itu tak diterima lantaran tak mencerminkan rasa keadilan.

Ahok, oleh sebagian besar pendukungnya, diklaim sebagai korban ketidakadilan. Secara hukum, putusan itu juga masih diperdebatkan di berbagai ruang diskusi. Putusan hakim terhadap Ahok dinilai tidak sesuai dengan tuntutan jaksa (ultra petita). Dalam dakwaannya, jaksa tidak menuntut Ahok dengan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Jaksa hanya menuntut Ahok dengan pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500".

Sedangkan isi Pasal 156a KUHP adalah, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Jaksa yang dalam dakwaannya menghilangkan unsur pasal 156a KUHP dalam putusannya justru dianulir hakim. Hakim menilai perbuatan Ahok memenuhi unsur dalam pasal 156a tentang penodaan agama. Perbuatan Ahok yang dimaksudkan majelis hakim adalah pidato Ahok di Kepulauan Seribu, September tahun 2016.

Selain perdebatan yang mencuat dari urusan 'ruang sidang' Ahok, ada pula hal lain yang turut disingkap di dalam polemik pasca vonis Ahok. Salah satunya adalah terkait tekanan kelompok tertentu yang sejak awal telah jelas sikapnya dalam kasus Ahok; mendesak agar Ahok ditahan dengan tuduhan penodaan agama. Desakan itu berkembang menjadi aksi massa dengan jumlah peserta aksi yang tidak sedikit serta dalam tempo yang tak hanya sekali di Jakarta.

Tekanan massa yang besar itu, oleh sebagian pihak, dianggap sebagai alasan punahnya pertimbangan pemenuhan rasa keadilan dalam kasus Ahok. Singkatnya, putusan itu diketuk di meja majelis makim lantaran ada tekanan massa yang menginginkan putusan itu keluar, bukan semata karena adanya proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai aspek hukum.

Pandangan ini belum bisa diakui sebagai sesuatu yang benar. Tetapi, tidak serta merta juga sesuatu yang keliru. Sebab, faktanya tekanan massa telah muncul sejak awal kasus Ahok mencuat ke publik. Dalam beberapa desakannya, berbagai kelompok massa kerap mendesak Ahok dihukum dengan tuduhan penistaan agama.

Inilah yang membuat diskursus vonis terhadap Ahok tak bisa dipenggal begitu saja dari urusan politik Pilkada DKI Jakarta. Dua opini itu (hukum dan politik Pilkada DKI) akan terus berjalan seiring. Memisahkan opini hukum dan politik dalam kasus Ahok akan terasa sulit jika tak didukung oleh keberanian untuk mendudukan posisi sikap politik pada netralitas. Juga sebaliknya. Meskipun, memilih sikap netral, belum tentu bermakna singular; tidak berpihak pada salah satu bagian yang berseteru.

Perkaranya kini adalah apakah perdebatan terhadap urusan vonis Ahok perlu terus dibiarkan? Dengan melihat fakta bahwa vonis Ahok telah menimbulkan reaksi yang beragam di berbagai tempat, maka perlu ada langkah-langkah positif dari berbagai elemen untuk mengantisipasi berbagai bentuk gerakan politik yang dapat menjerumuskan publik ke dalam perpecahan. Apalagi jika reaksi terhadap vonis Ahok kerap diikuti berbagai ujaran negatif terhadap pihak-pihak yang tak mau ambil pusing terhadap urusan vonis Ahok atau Pilkada Jakarta.

Pantau Harga Pangan, KPPU Bakal Tindak Tegas Pihak yang Mainkan Harga

Konsolidasi Demokrasi

Dinamika Pilkada DKI Jakarta, dan Pilkada-Pilkada di daerah lainnya, tentu hanya salah satu bentuk kerumitan dan tantangan dalam berdemokrasi secara nasional. Di sana ada ujian kematangan berdemokrasi bagi semua pihak untuk mewujudkan tujuan demokrasi yang sesungguhnya; kesejahteraan rakyat.


Jaga Stabilitas Harga Pangan, KPPU Minta Pedagang untuk Berperilaku Dagang yang Jujur

Kini, pasca badai Pilkada serentak tahun 2017 itu berakhir, kita dihadapkan dengan babak baru perpolitikan tanah air menuju Pemilu tahun  2019. Publik perlu terus diingatkan bahwa wajah politik nasional hari-hari ini tentu perlahan-lahan diwarnai dinamika menuju momentum itu. Di tahun 2019, akan ada pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif, berbagai kepentingan politik bakal tumpah ruah di sana. Mempersiapkannya, bagi para elit politik, tentu tak hanya bisa dilakukan dalam waktu sekejap.

Maka, tidaklah terlalu berlebihan jika Pilkada Serentak tahun 2017 yang telah kita lewati kini, termasuk Pilkada Jakarta, dijadikan sebuah media penguji perkembangan demokrasi nasional. Pilkada adalah salah satu instrumen dalam pewujudan demokratisasi. Dari pilkada serentak 2017, kita bisa merancang sebuah pemilu 2019 yang benar-benar dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, kapabel dan berpihak pada kepentingan rakyat seluruhnya.

Kekurangan di Pilkada serentak 2017 hanya dapat diperbaiki dengan proses konsolidasi demokrasi politik secara massif sejak saat ini. Konsolidasi demokrasi adalah upaya menyatukan gagasan-gagasan besar membangun bangsa dan negara agar mampu bersaing di kancah global, dan mampu menjawab tuntutan kesejahteraan rakyat.

Menuju Pemilu 2019, segenap elemen, termasuk pemerintah, harus berani untuk mendudukkan segala kepentingannya pada kepentingan bangsa. Bukan lagi pada kepentingan partisan semata, atau kepentingan politik sesaat golongan, kelompok, apalagi agama semata. Konsolidasi demokrasi itu harus dimulai dari setiap pribadi anak bangsa untuk kepentingan nasional.

Dengan demikian, kita pun semakin matang dalam berdemokrasi dan semakin siap untuk menemukan perbedaan, tantangan dan berbagai kekurangan dalam penataan demokrasi nasional.

Kunjungan ke Tokyo, Jonan Bahas Investasi Listrik dan Migas