logo





Parlindungan Purba: Langkah Pemerintah yang Membatasi Impor Minyak Sawit Keluar Eropa Sudah Tepat

Parlindungan menilai jangan sampai kesalahan kita dijadikan alat kampanye negatif sawit Indonesia

21 April 2017 13:58 WIB

Ilustrasi petani kelapa sawit.
Ilustrasi petani kelapa sawit. activateonline.co.za

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menilai langkah pemerintah Indonesia memprotes Resolusi Parlemen Uni Eropa yang membatasi impor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia ke pasar Eropa dinilai sudah tepat, namun resolusi tersebut harus dijadikan momentum bagi perbaikan industri sawit dalam negeri.

Pemerintah Didesak Lakukan Pembinaan Kepada Peternak Rakyat Ketimbang Impor

"Langkah pemerintah memprotes usulan resolusi Parlemen Uni Eropa itu sudah tepat, namun resolusi tersebut harus kita dijadikan momentum perbaikan industri sawit dalam negeri sehingga standar komoditas dan tata kelola sawit kita menjadi lebih baik lagi," ujarnya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/4).

Menurutnya upaya perbaikan sektor komoditas unggulan seperti sawit harus segera dilakukan terlepas dari tudingan tersebut atau adanya motif persaingan kepentingan bisnis, sehingga isu-isu negatif tersebut tidak bisa dimainkan lagi oleh kompetitor yang tidak ingin produk Indonesia unggul di pasaran.


Industri Masih Dominasi Penggunaan Cabai Kering Impor untuk Tekan Biaya Produksi

"Terlepas dari apapun, perbaikan standar komoditas dan tata kelola sawit ini harus tetap kita perbaiki sehingga tidak ada lagi celah isu negatif yang bisa dimainkan untuk menjegal produk kita di pasaran," jelasnya.

Dalam hal ini, Parlindungan menilai jangan sampai kesalahan kita dijadikan alat kampanye negatif sawit Indonesia. Sehingga membuat citra Indonesia menjadi buruk di mata dunia. Hal ini dikarenakan ancaman boikot dari dunia internasional juga pernah kita alami sebelumnya seperti dalam kasus pemboikotan produk kertas dan tisu oleh Singapura karena kasus kebakaran lahan dan pada produk seafood karena kasus perbudakan yang dilakukan oleh PT Benjina Pusaka Resources.

"Untuk itu kesalahan dan kekurangan yang ada pada sistem kita perlu diperbaiki dan diantisipasi sehingga tidak menjadi sandungan di masa depan, jangan sampai kesalahan kita dijadikan alat kampanye negatif sehingga membuat citra sawit Indonesia buruk di mata dunia," tuturnya

Mendag Ajak CEO Sawit Berkomitmen Jaga Stok dan HET Minyak Goreng

Penulis : Khairul Anwar, Aurora Denata