logo


Arcandra Klaim Nego Blok Natuna Deal Bulan Depan

Archandra tidak menjelaskan secara detil mengenai negosiasi dengan operator Blok Natuna

20 April 2017 21:35 WIB

Anjungan PHE-24 di Lepas Pantai Madura.
Anjungan PHE-24 di Lepas Pantai Madura. Twitter @PTPertamina

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian ESDM saat ini sedang berupaya menyelesaikan urusan negosiasi bagi hasil antara pemerintah dengan operator Blok Natuna dalam satu bulan ini. Hal tersebut diyakinkan oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Kadin Sebut Perlu Ada Insentif Agar EBT Menarik

Kendati demikian, Arcandra tidak menjelaskan secara detail seperti apa negosiasi dengan PT Pertamina (Persero) selaku operator. Dalam hal ini, operator Blok Natuna adalah konsorsium yang dipimpin Pertamina, bersama ExxonMobil, Total E&P Indonesie dan PTT Thailand.

Informasi terakhir, komitmen untuk pengembangan Blok East Natuna pernah dipertanyakan ExxonMobil. Namun, belum jelas apakah sudah ada penandatanganan kontrak bagi hasil (PSC).
Arcandra juga membantah soal sudah adanya kesepakatan kontrak perihal bagi hasil tersebut.


Arcandra: Pengembangan EBT di Laut Menekan Cost Jadi Murah

"Bukan tanda tangan kontrak, itu tidak tepat. Pokoknya sedang diupayakan agar pemerintah tidak mendapatkan hanya 0 persen," ujarnya di Jakarta, Kamis (20/4).

Terkait hal ini, Kementerian ESDM sudah menyiapkan tiga opsi agar Blok Natuna bisa segera digarap. Pertama, insentif keringanan pajak atau tax holiday selama lima tahun. Kedua adalah jangka waktu kontrak lebih lama, yakni hingga 50 tahun. Ketiga, bagi hasil yang lebih besar untuk kontraktor.

Skenario terburuk yang mungkin dihadapi adalah 100 persen bagi hasil minyak dan gas bumi dari blok tersebut menjadi milik kontraktor. Tapi, hal tersebut merupakan bagi hasil sebelum dikurangi pajak.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, Blok East Natuna mempunyai kandungan volume gas di tempat (Initial Gas in Place/IGIP) sebanyak 222 triliun kaki kubik (tcf), serta cadangan sebesar 46 tcf.

Untuk menggarap blok migas yang dieksplorasi sejak 1973 hingga kini belum produksi ini, perlu teknologi khusus. Hal tersebut dikarenakan gas yang dihasilkan masih mengandung karbondioksida (CO2) seberat 72%. Hingga perlu teknologi khusus untuk memisahkan CO2 itu. 

Terkait Revisi UU Migas, Arcandra Ingin Gap Segera Diselesaikan

Penulis : Garry Talentedo Kesawa, Ratna Wilandari
×
×