logo

HARGA KOMODITAS 28 April 2017
  • Ketela Pohon
    Ketela Pohon
    5.305
    83
  • Kacang Tanah
    Kacang Tanah
    25.226
    956
  • Mie Instan
    Mie Instan
    2.381
    17
  • Beras
    Beras
    10.579
    129
  • Gula Pasir
    Gula Pasir
    13.620
    191
  • Minyak Goreng
    Minyak Goreng
    11.469
    570
  • Tepung Terigu
    Tepung Terigu
    8.800
    56
  • Kacang Kedelai
    Kacang Kedelai
    10.842
    342
  • Daging Sapi
    Daging Sapi
    115.104
    199
  • Daging Ayam
    Daging Ayam
    30.052
    670
  • Telur Ayam
    Telur Ayam
    21.804
    226
  • Cabai
    Cabai
    30.598
    4.919
  • Bawang
    Bawang
    32.862
    5.306
  • Susu
    Susu
    10.394
    30
  • Jagung
    Jagung
    7.062
    57
  • Ikan
    Ikan
    74.359
    338
  • Garam
    Garam
    5.916
    118




Susi Setuju dengan Presiden Jokowi

Terbitnya Perpres Nomor 44 tertanggal 18 Mei 2016 adalah salah satu bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia

20 April 2017 18:09 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. JITUNEWS/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menurut Menteri Susi, terbitnya Perpres Nomor 44 tertanggal 18 Mei 2016 adalah salah satu bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.

Bangun 1.068 Kapal Perikanan, KKP Siapkan Anggaran Hingga Rp 467 M

“Beliau merubah perikanan tangkap masuk dalam daftar negative list investasi asing. Itu adalah suatu kemenangan nasional, kemenangan bangsa Indonesia. Tetapi apabila kita tidak bisa menjaga ini (keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan), maka habislah sumber daya alam terakhir yang kita punya,” tutur Menteri Susi.

Menteri Susi mengungkapkan kebanggaannya terhadap sumber daya laut Indonesia yang sangat beragam dan berharga. Menurut Menteri Susi, sumber daya kelautan Indonesia ini sudah seharusnya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia bukan pihak asing. Ia juga menuturkan, kebijakan KKP memberantas illegal fishing melalui berbagai kebijakan termasuk moratorium kapal asing sudah menunjukkan hasil yang baik dengan meningkatnya hasil tangkapan dan jumlah kapal-kapal lokal.


Kunjungan Wapres AS ke Indonesia di Tengah Riuhnya Pilkada DKI

“Saya kemarin kedatangan bapak-bapak pemilik kapal dari Juwana. Mereka berterima kasih. Katanya kalau tidak akibat aturan KKP, kapal mereka tidak mungkin sampai ke Arafura, sampai ke Merauke. Bangsa kita berkewarganegaraan Indonesia, kapalnya aslinya Indonesia, tidak bisa menangkap ikan di wilayah bagian timur NKRI. Kenapa bisa? Berarti ada kesalahan di situ. Makanya sekarang kita bikin aturan agar laut yang kaya itu tak lagi dikuasai asing,” cerita Menteri Susi.

Menteri Susi Lantik Inspektur Jenderal KKP Yang Baru

Penulis : Siprianus Jewarut, Aurora Denata
×
×