logo


KKP Fokuskan Perencanaan Kawasan Budidaya Berkelanjutan

Tantangan terbesar pengembangan budidaya udang atau ikan khususnya di kawasan tambak adalah penurunan kualitas lingkungan

17 April 2017 16:30 WIB

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto. JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kondisi infrastruktur lahan budidaya khususnya tambak tradisional yang kurang tertata dengan baik telah secara langsung menurunkan tingkat produktivitas budidaya. Oleh karena itu, penting bagi KKP menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam mendorong penataan kawasan perikanan budidaya, yaitu melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/4/2017).

Tingkatkan Perlindungan HAM ABK, KKP Terbitkan Sejumlah Peraturan

Menurut Slamet, tantangan terbesar pengembangan budidaya udang atau ikan khususnya di kawasan tambak adalah penurunan kualitas lingkungan yang memicu munculnya hama dan penyakit ikan.

Kejadian ini, tambah Slamet, salah satunya dipicu oleh kondisi infrastruktur tambak yang buruk. Oleh karena itu, perencanaan dalam rangka penataan kawasan budidaya yang terintegrasi dan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi suatu keniscayaan yang harus segera dilakukan di sentral-sentral produksi budidaya air payau.


Ini yang Dilakukan Presiden François Hollande ketika Mengunjungi KKP

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa potensi indikatif lahan budidaya air payau di Indonesia mencapai 2,9 juta ha dengan total pemanfaatan hingga tahun 2015 mencapai 715.846 hektare atau baru sekitar 24,14 persen.

Dari data luas lahan yang dimanfaatkan tersebut, tambak tradisional masih mendominasi dengan tingkat pemanfaatan lebih dari 60 persen dari total lahan.

"Tambak-tambak tradisional inilah yang butuh penataan karena cenderung memiliki infrastruktur buruk dan tata letak yang tidak beraturan. Melalui penataan kawasan budidaya yang berbasis klaster, akan memungkinkan pengelolaan dan penerapan biosecurity dengan mudah," pungkas Slamet.

KKP Percepat Tata Kelola Perizinan Kapal Perikanan

Penulis : Siprianus Jewarut, Nugrahenny Putri Untari