logo


Reformasi KKP Percepat Perizinan, Agar Nelayan Leluasa Melaut

Perizinan menjadi tiga saja, yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), buku kapal dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) atau SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).

17 April 2017 15:38 WIB

Nelayan menarik kapal
Nelayan menarik kapal Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Sjarief Widjaja menyatakan Kementerian Kelautan dan Periikanan (KKP) akan mempersingkat proses perizinan kapal perikanan yang awalnya makan waktu 20 hari menjadi lima hari kerja. 

Tingkatkan Perlindungan HAM ABK, KKP Terbitkan Sejumlah Peraturan

”Proses perizinan dipersingkat menjadi tiga izin saja, yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), buku kapal, kemudian SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) atau SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Kita pangkas semuanya. Prosesnya dipotong menjadi lima hari kerja, dari yang dulunya 20 hari. Kita akan mempercepat izin kapal, tetapi kita minta adanya kepatuhan para pelaku usaha,” papar Sjarief. 

Sejak awal April ini, Sjarief sudah menjelaskan alasan memangkas perizinan buat kapal nelayan melaut. Bahwa selama ini para pelaku usaha perikanan mengeluhkan pengurusan perizinan. Izin kapal di atas 30 GT harus di pusat, sehingga membuat pelaku usaha daerah harus menempuh jarak jauh ke Jakarta atau menggunakan biro jasa untuk memperpanjang mekanisme perizinan.


APMN Siap Dukung Program Peningkatan Produksi Pakan KKP

Hal ini jelas menambah beban biaya dan rentan kekuranglengkapan dokumen. Konsep pelaksanaan gerai perizinan mengusung one stop solution di mana KKP, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara on the spot duduk bersama dalam penerbitan izin di lokasi gerai.

Penataan perizinan terhadap kapal perikanan bukan tanpa alasan, namun dilakukan juga untuk menyelamatkan sumber daya ikan dari kerusakan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Mekanisme perizinan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi tentang percepatan proses perizinan dan penyederhanaan dokumen kapal perikanan. Peraturan tentang pengurusan perizinan reguler diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap.KKP juga terus berkomitmen untuk menindak tegas pemilik kapal ‘nakal’ yang melakukan markdown kapal perikanan. Berangkat dari hal tersebut, KKP mengusung pelaksanaan gerai perizinan untuk penataan ulang kapal perikanan hasil pengukuran ulang. 

”Kita harus optimis karena banyak perubahan yang sudah kita lakukan. Salah satunya menata perizinan melalui gerai perizinan kapal hasil ukur ulang di daerah. Tidak ada lagi pemilik kapal yang bisa main-main ukuran kapal karena akan kita tindak tegas,” ucapnya. 

Sekarang solusinya dengan mempercepa layanan perizinan ; memangkas beberapa proses untuk mempermudah pelaku usaha nelayan kembali melaut. ”Kemarin ada sedikit kegalauan dari nelayan yang tidak bisa melaut karena tidak diberikan SLO (Surat Laik Operasi). Setelah berdiskusi dengan PSDKP, lalu PSDKP mengizinkan. Jadi sekarang mereka semua (nelayan, red) bisa melaut kembali karena SLO sudah diterbitkan kembali,” jelas Sjarief.

Berdasarkan data statistik perikanan tangkap tahun 2014, jumlah kapal perikanan di Indonesia sebanyak 625.633 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 620.671 unit merupakan kewenangan daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk kapal berukuran 5 – 30 GT. Sedangkan 4.964 unit merupakan kewenangan pendaftaran di pusat yang berukuran lebih dari 30 GT.

Pada akhir tahun 2014, sebanyak 1.132 unit kapal dengan ukuran lebih dari 30 GT buatan luar negeri dimoratorium. Akibatnya, jumlah kapal izin pusat mengalami penurunan dari 4.964 unit pada tahun 2014 menjadi 3.160 unit pada tahun 2015. Namun angka itu meningkat kembali setelah adanya pengukuran ulang pada tahun 2016 - 2017, yaitu sebesar 4.041 unit dengan 595 hasil ukur ulang dan 186 izin baru.

Percepatan perizinan diupayakan, kata Sjarief, untuk menambah jumlah kapal di dalam negeri. Pasalnya, dengan bertambahnya kapal dalam negeri berdampak pada meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap. Data sementara per Desember 2016 menyebutkan, total produksi perikanan tangkap mencapai 6,83 juta ton, dengan nilai produksi Rp 125,38 triliun dari yang sebelumnya 6,52 juta ton, dengan nilai produksi Rp 116,31 triliun pada tahun 2015. Nilai tukar nelayan juga meningkat dari 106 poin per Maret 2016 menjadi 110 poin per Maret 2017.

”Peningkatan ini adalah dampak dari kebijakan KKP tentang moratorium kapal asing. Hasil tangkapan ikan nelayan menjadi lebih banyak, pendapatan naik signifikan dan pada akhirnya nelayan nasional lebih sejahtera. Selain itu produktivitas nelayan kecil juga turut meningkat bahkan menurunkan pemakaian bahan bakar minyak di sektor kelautan dan perikanan hingga 36 persen,” urai Sjarief.

Saat ini, KKP terus melakukan upaya agar proses perizinan berjalan cepat, mudah, transparan dan terkendali, diantaranya melalui Implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pelayanan informasi perizinan usaha perikanan tangkap melalui laman: www.perizinan.kkp.go.id dan e-Service. Sebelumnya pada tahun 2016, DJPT telah membuka gerai perizinan di 32 lokasi. Untuk tahun 2017 akan dibuka di 30 lokasi. Hasil pelaksanaan gerai pada tahun 2016 di 32 lokasi tersebut mencapai PNBP sebesar Rp 86 miliar, menerbitkan 1.153 SIUP, 1.007 SIPI, dan 44 SIKPI, serta 1.019 BKP.

Sementara ini hingga 11 April 2017, DJPT telah melaksanakan gerai perizinan di 11 lokasi yang menerbitkan 539 SIUP, 375 SIPI dan empat SIKPI dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 35 miliar. ”Minggu ini (mulai 10 April, red) juga berlangsung gerai perizinan di Palembang, Sumatera Selatan,” kata Sjarief.

Capaian PNBP pada sektor sumber daya alam perikanan pada tahun 2015 tercatat 13,39 persen atau senilai Rp 77,47 miliar. Hal ini tak lain karena imbas dari kebijakan KKP memerangi IUUF melalui moratorium kapal asing. Meski demikian, PNBP KKP pada 2016 melonjak hingga Rp 357,88 miliar atau 51,64 persen dari PNBP 2015 yang sebesar Rp 693 miliar.

Sjarief mengaku optimis untuk mencapai target PNBP pada tahun 2017 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Data DJPT menyebutkan hingga bulan April 2017, realisasi PNBP tercatat 9 persen atau sebanyak Rp 85,49 miliar dari target Rp 950 miliar.

“Jika reformasi perizinan benar, produktivitas akan benar, nilai ekonomi meningkat, dan PNBP kita meningkat. Pastinya bagi hasilnya dengan pemilik dan pelaku nelayan dan ABK-nya juga benar. Kesejahteraan meningkat, perikanan kita juga berkelanjutan,” tandas Sjarief. 

KKP Terus Gelorakan Program Gemar Ikan Kepada Masyarakat

Penulis : Vicky Anggriawan,Yusran Edo Fauzi
×
×