logo


Demokrat Usulkan Angket, Nasdem: Parlemen Jangan Terjebak Political Game

Selain menolak, Fraksi NasDem akan mengajak fraksi-fraksi dari koalisi pendukung pemerintah untuk menolak usulan hak angket yang akan diajukan oleh Fraksi Partai Demokrat.

2 Februari 2017 21:58 WIB

Ketua DPP Nasdem Johnny G Plate.
Ketua DPP Nasdem Johnny G Plate. fraksinasdem.org

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Usulan Partai Demokrat agar DPR menggunakan Hak Angket dalam kasus dugaan penyadapan pembicaraan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mendapat tanggapan serius dari Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Ratusan Anggota Dewan Tak Hadir Pada Paripurna Pembukaan Masa Sidang

Anggota DPR RI dari Partai NasDem Johnny G. Plate memastikan Fraksi NasDem akan menolak usulan tersebut. NasDem juga akan mengajak fraksi-fraksi dari koalisi pendukung pemerintah untuk menolak usulan hak angket yang akan diajukan oleh Fraksi Partai Demokrat.

"Nasdem menolak dan akan mengajak rekan-rekan dari fraksi koalisi pendukung pemerintah untuk menolak rencana usulan hak angket tersebut," kata Johnny, saat dihubungi Jitunews.com, Kamis (2/2/2017) petang via layanan pesan WhatsApp.


Argumen Politisi Demokrat Soal Pencopotan Kapolda Jabar Dibantah

Menurut Johnny, proses hak angket harus sesuai UU MD3. Usulan itu, kata Johnny, tidak layak menjadi materi angket karena masih bersifat dugaan atas kemungkinan penyadapan. Badan Intelijen Negara (BIN), lanjut Johnny, bahkan telah membantah keterlibatannya.

Selain itu, terang Johnny, saat persidangan, tidak ada keterangan penjelasan dan istilah "penyadapan". Isu penyadapan muncul karena interpretasi dan dugaan dari pihak yang merasa dirugikan.

"Isu penyadapan hanya sebagai interpretasi dan dugaan dari pihak yang merasa dirugikan, namun tidak ada basis data dan bukan fakta di persidangan," imbuh Johnny.

Johnny menjelaskan, proses persidangan harus dapat berjalan dengan baik dan tanpa intervensi manuver politik Dewan Perwakilan.

"Lembaga DPR RI jangan terkontaminasi dan tidak boleh terjebak political game dari kepentingan kelompok tertentu dalam proses pengadilan yang sedang berjalan," kata Johnny.

Johnny menambahkan, fair trial dan independensi pengadilan harus terjaga dengan baik. Fungsi yudikatif harus bebas dari intervensi fungsi legislatif. Lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI, kata dia, harus mampu menjaga  fungsi dan marwahnya dengan baik.

Prematur

Johnny menyebut, inisiatif dan usulan hak angket terkait isu penyadapan tersebut masih sangat prematur dan tanpa basis data yang kuat.

Selain itu, dalam konteks proses hukum yang tengah dijalani oleh terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, kata Johnny, DPR justru perlu hadir untuk mengawasi secara serius agar berlangsung fair, jujur dan adil.

"Proses dan jalannya  pengadilan  justru harus diawasi agar berlangsung secara fair ( fair trial ), jujur dan adil. Hak pencari keadilan (Pak Basuki Tjahaja Purnama) harus dapat dilindungi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU," pungkas Johny.

Bagi Johnny, proses politik di DPR RI berupa penggunaan hak angket justru akan berpotensi dan bernuansa merendahkan proses hukum yang berjalan di pengadilan (contempt of court proceedings).

Johnny juga menilai, penggunaan hak angket terkait penyadapan itu akan mengganggu stabilitas politik yang justru akan merugikan negara.

"Kami tidak mendukung usulan inisiatif hak angket ini karena berpotensi mempengaruhi proses pengadilan dan  akan mengganggu stabilitas politik yang justru akan merugikan negara khususnya di bidang pembangunan ekonomi," terang Johnny.

DPR, menurut Johnny, sebaiknya lebih mementingkan tugas-tugas politik yang masih menumpuk. Termasuk menyelesaikan RUU penyelenggaraan Pemilihan Umum.

"Sebaiknya DPR RI lebih berkonsentrasi menyelesaikan tugas-tugas politik yang masih sangat banyak termasuk menyelesaikan RUU penyelenggaraan pemilu yang sangat prioritas untuk diselesaikan dengan constraint waktu yang sangat terbatas. Sampai dengan akhir April 2017, sudah harus bisa diselesaikan dan UU Pemilu bisa segera efektif berlaku agar persiapan pemilu dapat dilaksanakan dengan lebih baik," terang Johnny.

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny K Harman (BKH) menyesalkan dugaan penyadapan yang dilakukan pihak tertentu terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Fraksi Demokrat pun telah menelaah isu dugaan adanya penyadapan itu.

Hasilnya, Fraksi Demokrat pun berencana untuk mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan adanya skandal penyadapan pembicaraan antara SBY dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin.

Melalui hak angket itu, menurut Benny, DPR dengan fungsi pengawasan yang melekat padanya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku penyadapan dan motif di balik penyadapan itu.

"Tindakan memata-matai dan tindakan menyadap pembicaraan lawan politik dengan motif politik adalah kejahatan berat, oleh sebab itu DPR dengan hak angket meminta pertanggungjawaban pemerintah," terang Benny, Kamis (2/2/2017).

Benny juga menegaskan, penyadapan yang illegal tersebut telah meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan warga masyarakat.

"Sesama anak bangsa saling curiga, saling mematai, dan berprasangka buruk dan tentu saja mengganggu keharmonisan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan instabilitas politik," kata Benny.

Berita Hoax, Alat Singkirkan Lawan Politik?

Penulis : Marselinus Gunas