logo


DPRD Palu Minta Jangan Bayarkan Kontrakan Elite Pasha, Kenapa?

Menariknya, saat rapat asistensi anggaran di DPRD, politisi Hanura itu menyebutkan, bagian rumah tangga dan umum Sekretariat Pemkot Palu awalnya tak mengakui jika APBD digunakan untuk membayar kontrakan hunian elite Pasha.

11 Januari 2017 19:39 WIB

Walikota Palu Hidayat dan Wakil Walikota Palu Sigid Purnomo (Pasha Ungu).
Walikota Palu Hidayat dan Wakil Walikota Palu Sigid Purnomo (Pasha Ungu). Istimewa


PALU, JITUNEWS.COM - Hunian elite Wakil Walikota Palu, Sulawesi tengah Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu tengah menjadi polemik. Pasalnya, DPRD Kota Palu ngotot agar pemerintah setempat tidak mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar kontrakan Pasha yang tergolong hunian elite.

Boni Hargens ‘Tantang’ Habib Rizieq Debat, Begini Respon FPI

Terlebih uang yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota tersebut.

Padahal, Pemkot Palu telah memfasilitasi rumah dinas Wakil Walikota Sigit Purnomo Said, yakni di sekitaran Balai Kota Selatan atau telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


"Kalau Ada Calon yang Masih Belajar Debat, Berarti Belum Siap Jadi Seorang Pemimpin"

"Pemerintah Kota Palu jangan membayar kontrakan pribadi Sigit Purnomo Said yang saat ini menjabat sebagai wakil wali Kota Palu, di kompleks hunian elite Citra Land di kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore," demikian ucap anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu Ridwan H Basatu, Rabu (11/1).

Ridwan bersikeras agar biaya kontrakan pribadi Pasha di komplek hunian elite Citra Land tidak perlu menjadi beban negara. Dalam hal ini menjadi beban dari Pemkot Palu. Jika dibiarkan, maka jelas kedepannya bakal menimbulkan masalah.

Menariknya, saat rapat asistensi anggaran di DPRD, politisi Hanura itu menyebutkan, bagian rumah tangga dan umum Sekretariat Pemkot Palu awalnya tak mengakui jika APBD digunakan untuk membayar kontrakan hunian elite Pasha.

Bagian umum dan rumah tangga Pemkot Palu, kata dia, mengakui adanya penggunaan APBD untuk pembayaran hunian elite tersebut, setelah DPRD menelusuri, mengkaji, dan mengevaluasi secara saksama adanya dugaan penggunaan APBD.

"Kami pernah di panggil atau diundang makan oleh bagian umum dan rumah tangga Setda Pemkot Palu atas hal itu, namun kami menolak. Mereka telah membohongi kami karena awalnya tidak mengakui adanya penggunaan APBD," ujarnya.

Dia juga mendesak Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said untuk tidak menggunakan anggaran daerah membayar atau melunasi kontrakan hunian elite seharga kurang lebih Rp 1 miliar, karena bukan rumah dinas. Ia menegaskan bahwa kontrakan pribadi Sigit Purnomo Said tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah atau keuangan daerah, sehingga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi.

"Kota Palu masih membutuhkan banyaknya sarana prasarana dan infastruktur, yang harus dilengkapi dan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat, ketimbang membiayai kepentingan pribadi," ujarnya.

Pengamat: Secara Konotatif, Makna di Balik Cuitan SBY Itu Hanya Dia yang Tahu


Penulis : Syukron Fadillah
Tag:

Komentar

    ×
    ×