logo


Jokowi Canangkan 2020, Restorasi Gambut Capai Dua Juta Hektare

Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian atau lembaga untuk bersama-sama mendukung dan menyelaraskan agenda kerja pelaksanaan restorasi gambut.

11 Januari 2017 19:18 WIB

Presiden Jokowi berbincang dengan Menko Polhukam sebelum memulai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/1) siang.
Presiden Jokowi berbincang dengan Menko Polhukam sebelum memulai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/1) siang. Setkab

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut yang ada di Indonesia, terutama pada tujuh provinsi yang telah ditetapkan sebagai kawasan budi daya. Bahkan Presiden Joko Widodo secara langsung menegaskan kepada jajarannya saat memimpin rapat terbatas pada Rabu, 11 Januari 2017 di Kantor Presiden Jakarta.

Perjuangan Jokowi dan Tamu Undangan Tembus Jalan Becek ke Lokasi HUT TNI

"Saya ingin menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melakukan restorasi lahan gambut di 7 provinsi, yaitu di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan di Provinsi Papua," ujar Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut sejalan dengan misi awal Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016. Sebelumnya BRG tersebut telah dibentuk pada tanggal 6 Januari 2016.


Kemenpan RB Luncurkan Sistem E-Gov

"Sejalan dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut di awal 2016, kita telah menargetkan target restorasi lahan gambut sampai 2020 seluas dua juta hektare di 7 provinsi tersebut dan pada tahun 2017 ini target kita adalah 400 ribu hektare," imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian atau lembaga untuk bersama-sama mendukung dan menyelaraskan agenda kerja pelaksanaan restorasi gambut. Apalagi pada tahun 2017 pemerintah telah menargetkan restorasi gambut pada kawasan budi daya, hutan lindung, dan konservasi tanah air.

"Dari peta indikatif terlihat jelas bahwa restorasi gambut harus dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budi daya, mulai dari hutan produksi sampai areal pengguna lain, baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin. Sisanya restorasi juga dilakukan di kawasan hutan lindung dan konservasi, yaitu seluas 685 ribu hektare," ucap Presiden.

Dua Tentara Asing Menyusup di HUT TNI ke-72, BAIS Diminta Tindaklanjuti

Penulis : Syukron Fadillah