logo


Ahok Tak Kaget PN Jakbar Anggap Sah Penjualan Lahan RS Sumber Waras

Proses jual beli RS Sumber Waras antara Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat menuai masalah

11 Januari 2017 15:42 WIB

Rumah Sakit Sumber Waras.
Rumah Sakit Sumber Waras. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak kaget, pada akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) memutuskan penjualan Rumah Sakit Sumber Waras dianggap sah.

Kata Sekda DKI, RS Sumber Waras yang Harus Kembalikan Rp 191 M

Seperti yang diketahui, proses jual beli RS Sumber Waras antara Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat menuai masalah, lantaran lahan RS Sumber waras menjadi sengketa.

"Ya memang sah kok," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).


Sekda Pemprov DKI Ogah Kembalikan Uang Sumber Waras

Ahok mengaku, Pemprov DKI Jakarta telah membeli lahan tersebut secara sah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Oleh karena itu, sertifikat resmi pun telah dikantongi Pemprov DKI.

"Kita belinya sertifikat semua. Dapat (dari) BPN," lanjutnya.

Menurutnya, seluruh proses jual beli tanah melalui BPN dan notaris merupakan sah di mata hukum, seperti halnya yang dilakukan Pemprov DKI terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras, dengan demikian pembelian dapat dinyatakan legal.

"Kalau kamu mau beli tanah apapun paling aman ya ke BPN dan notaris. Kalau dia (BPN dan notaris) bilang sah ya sah," ujarnya.

Sebelumnya, PN Jakbar telah menolak gugatan Perhimpunan Sosial Candra Naya terkait dengan sengketa kepemilikan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Lahan yang disengketakan tersebut telah dibeli pemerintah Jakarta dari Yayasan Sumber Waras.

Sengketa kepemilikan lahan diajukan Perhimpunan pada Juni tahun lalu. Perhimpunan menilai transaksi antara pemerintah Jakarta dan Yayasan Sumber Waras atas lahan seluas 3,6 hektar yang berada di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta Barat, itu ilegal. Kepemilikan lahan tersebut tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhimpunan, induk Sumber Waras.

Ahok Akui Telah Laporkan Putusan BPK soal Sumber Waras ke Mahkamah Etik

Penulis : Citra Fitri Mardiana, Vicky Anggriawan