logo

HARGA KOMODITAS 21 April 2017
  • Ketela Pohon
    Ketela Pohon
    5.337
    51
  • Kacang Tanah
    Kacang Tanah
    25.119
    849
  • Mie Instan
    Mie Instan
    2.382
    18
  • Beras
    Beras
    10.551
    157
  • Gula Pasir
    Gula Pasir
    13.651
    160
  • Minyak Goreng
    Minyak Goreng
    11.512
    527
  • Tepung Terigu
    Tepung Terigu
    8.796
    60
  • Kacang Kedelai
    Kacang Kedelai
    10.960
    460
  • Daging Sapi
    Daging Sapi
    114.913
    390
  • Daging Ayam
    Daging Ayam
    30.269
    887
  • Telur Ayam
    Telur Ayam
    21.617
    413
  • Cabai
    Cabai
    30.156
    5.361
  • Bawang
    Bawang
    33.345
    4.823
  • Susu
    Susu
    10.385
    39
  • Jagung
    Jagung
    7.058
    53
  • Ikan
    Ikan
    73.910
    111
  • Garam
    Garam
    5.916
    118




Ini 6 Arahan Presiden Jokowi Soal Hilirisasi Pertambangan

Salah satu poinnya adalah bahwa Mineral dan Batubara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

11 Januari 2017 09:44 WIB

Proses pemurnian hasil tambang atau smelting.
Proses pemurnian hasil tambang atau smelting. esdm.sulselprov.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, kemarin (10/01), mengikuti rapat terbatas terkait hilirisasi mineral yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Ini Bukti Dukungan Freeport Terhadap Program Hilirisasi

Rapat tersebut dimaksudkan untuk memastikan keberlangsungan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi mineral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pelaksanaan kebijakan hilirisasi mineral harus mempertimbangkan:

1. Bahwa Mineral dan Batubara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
2. Peningkatan penerimaan negara;
3. Terciptanya lapangan Kerja bagi rakyat Indonesia;
4. Dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
5. Iklim investasi yang kondusif;
6. Divestasi harus dilaksanakan hingga mencapai 51%.


Suku Kamaro dan Amungme Melapor ke Istana, Soal Sisi Buruk Freeport

“Itu arahan Presiden. Maka Pemerintah sekarang sedang menyiapkan peraturan untuk adanya penyesuaian terhadap PP nomor 23 tahun 2010 dan peraturan-peraturan pemerintah sebelumnya dibuat untuk memperjelas persetujuan hilirisasi satu dan lain hal terkait dengan arahan di atas,” kata Menteri Jonan.

Dalam pembahasan hilirisasi mineral ke depan, akan dipertegas beberapa kebijakan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri ESDM, antara lain menyangkut:
• Perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK)
• Kewajiban divestasi
• Perpanjangan waktu ekspor dengan kewajiban pembangunan smelter
• Luas wilayah usaha
• Kewajiban penyerapan bijih kadar rendah di dalam negeri
• Sanksi

“Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan akan mendorong percepatan pelaksanaan hilirisasi mineral sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Mudahan-mudahan dalam dua hari ini selesai,” tutup Menteri Jonan.

Harga Komoditas Minerba Turun, Presiden Sarankan Sektor Alternatif untuk Kalimantan Timur

Penulis : Vicky Anggriawan
×
×