logo


Hindari Pungli, Dirjen PKH Dorong Adanya Perda Sebagai Dasar Hukum Etika Profesi Veteriner

Payung hukum ini untuk melindungi pelayanan jasa medik veteriner dan demi kepentingan masyarakat dan negara

10 Januari 2017 09:42 WIB

Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita saat menjadi pembicara pada acara Focus Group Disccusion (FGD) \'Dokter Hewan di Zaman Globalisasi\'di Kampus Universitas Udayana Denpasar, Bali, Sabtu (7/1).
Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita saat menjadi pembicara pada acara Focus Group Disccusion (FGD) 'Dokter Hewan di Zaman Globalisasi'di Kampus Universitas Udayana Denpasar, Bali, Sabtu (7/1). Humas Ditjen PKH

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), serta untuk menghindari pungli dalam pelayanan jasa medik veteriner, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Drh. I Ketut Diarmita, mendorong agar pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi segera membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi profesi veteriner dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner.

Ditjen PKH Susun Road Map Strategi Antisipasi AMR

Hal tersebut disampaikan oleh Diarmita saat menjadi pembicara pada acara Focus Group Disccusion (FGD) 'Dokter Hewan di Zaman Globalisasi' yang diselenggarakan oleh Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) cabang Bali pada Sabtu (7/1) lalu di Kampus Universitas Udayana Denpasar.

Kegiatan yang mengangkat tema 'Mencermati Aturan Hukum dan Etika Profesi Veteriner Sebagai Dasar Menghadapi Peraturan Presiden terkait Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)' juga dihadiri oleh Ketua Majelis Kehormatan Pengurus Besar PDHI, Drh. Retno Dewi Bagja (RD Wiwiek Bagja).


Cegah Penyebaran Penyakit Hewan, Kementan Bangun Laboratorium Veteriner di Papua

Dalam acara tersebut, Diarmita menyampaikan bahwa peristiwa penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 1 orang dokter herwan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di klinik hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, mengindikasikan menurunnya kualitas pelayanan klinik hewan dan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

Tingkatkan Kapasitas Layanan Veteriner, Ditjen PKH Selenggarakan Pelatihan IVL

Selanjutnya >
Penulis : Riana