logo


Nelayan di Jawa Tengah Pertanyakan Larangan Penggunaan Cantrang

Susi Pudjiastuti kepada media menyatakan akan memperpanjang penyesuaian penggunaan cantrang hingga enam bulan ke depan dari batas semula 31 Desember 2016.

5 Januari 2017 02:37 WIB

Ilustrasi, penggunaan cantrang atau pukat tarik.
Ilustrasi, penggunaan cantrang atau pukat tarik. Istimewa

SEMARANG, JITUNEWS.COM – Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terkait perpanjangan penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan menjadi perhatian ratusan nelayan dari Rembang, Tegal, dan Pati. Mereka meminta penjelasan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat digelar audiensi di ruang rapat Kantor Gubernur di Semarang, Selasa (3/1).

KKP Anjurkan Alternatif Pengganti Cantrang

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kepada media menyatakan akan memperpanjang penyesuaian penggunaan cantrang hingga enam bulan ke depan dari batas semula 31 Desember 2016.

Perwakilan nelayan dari Rembang, Supadi mengatakan pernyataan Menteri Susi di media tersebut hendaknya diikuti surat edaran kementerian, agar nelayan bisa bekerja dengan tenang.


Larangan Cantrang Dianggap Menyusahkan, DPRD Jateng Gugat ke PTUN

“Supaya kami tidak terjebak. Karena, hari ini masyarakat percaya bahwa itu sudah diizinkan. Padahal, belum ada surat edaran. Kami takut ketika berlayar dianggap ilegal lalu ditangkap," kata Supadi di tengah forum.

Kepada Ganjar, Supadi menyatakan bahwa para nelayan masih enggan beralih alat tangkap, sebab alat baru membutuhkan biaya besar hingga mencapai miliaran rupiah. Padahal, untuk pengadaan alat tangkap cantrang pun masih banyak nelayan yang mengandalkan utang dari bank.
Senada dengan Supadi, nelayan dari Juwana, Pati, Heri Budianto mengakui saat ia mengadakan cantrang untuk empat kapal berukuran 45 GT miliknya, ia harus utang ke bank dan diwajibkan membayar cicilan sebesar Rp 45 juta tiap bulan.

Heri khawatir jika penggunaan cantrang dilarang menyebabkan hasil tangkapannya berkurang drastis, sehingga utangnya tidak bisa terbayar.

"Sekarang ini saja saya sudah dapat surat peringatan ketiga dari bank,"kata Heri.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo meyakini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menyiapkan surat perpanjangan penggunaan cantrang. Sehingga pihaknya masih menunggu surat tersebut sudah ditandatangani atau belum. Ganjar juga berharap KKP untuk mempersiapkan alat tangkap yang diperbolehkan, agar para nelayan tidak resah.

Terkait problem nelayan yang masih berutang ke perbankan, Ganjar menyadari bahwa banyak nelayan yang sudah memberikan jaminan ke bank. Ketika nelayan wajib mengganti alat cantrangnya dan membutuhkan biaya besar untuk penggantian itu, mereka bingung akan memberikan jaminan apa lagi.

"Jadi kalau mau ngutang lagi, jaminannya apa. Inilah perlu reschedulling. Perlu bunga rendah. Syukur-syukur kalau pemerintah mau memberikan skema kredit khusus. Katakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga yang sangat rendah khusus untuk yang berganti dari cantrang," kata Ganjar.

Larangan Penggunaan Cantrang Didukung KTNA Klaten

Penulis : Miftahul Abrori, Vicky Anggriawan