logo





Tarif STNK dan BPKB Naik, Politisi Golkar: Jargon 'Jokowi Pemerintahan Wong Cilik' Belum Terbukti

Doli menilai, dengan adanya kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB ini akan menambah beban bagi rakyat, khususnya kelas menengah ke bawah yang tinggal di pinggiran kota

4 Januari 2017 15:15 WIB

Ahmad Doli Kurnia.
Ahmad Doli Kurnia. Istimewa


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan, selama Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jargon 'Jokowi pemimpin rakyat' dan 'pemerintahan wong cilik' belum dapat dibuktikan secara nyata.

Biaya Pengurusan STNK dan BPKB Naik, DPR: Semoga Kepolisian Lebih Profesional

"Bila kita cermati apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi hingga saat ini, sulit rasanya kita menyimpulkan adanya keselarasan ucapan, janji, dan komitmen Jokowi saat kampanye dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya," ujar Doli di Jakarta, Rabu (4/1).

Terlebih kini ada rencana kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Doli pun menilai, hal itu merupakan salah satu bentuk kebijakan Jokowi yang tidak pro dengan wong cilik, dimana sebelumnya pemerintah juga gagal mengendalikan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat, gagal memenuhi janjinya untuk menurunkan harga daging dan kenaikan tarif listrik.


Awal 2017 Biaya STNK Melonjak Naik, Inilah Sebabnya

Doli menilai, dengan adanya kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB ini akan menambah beban bagi rakyat, khususnya kelas menengah ke bawah yang tinggal di pinggiran kota, dimana kehidupan mereka ditopang dengan mengoperasikan kendaraan bermotor, terutama kendaraan roda dua. 

"Jangan sampai kegagalan pemerintah mengelola pemerintahannya, kemudian semua beban dilimpahkan kepada masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, Doli berharap, DPR sebagai wakil rakyat dapat meminta penjelasan kepada pemerintah terkait wacana kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB.

"Bila benar memang kenaikan itu hanya untuk menutupi kegagalan fiskal pemerintah dan kembali menjadi beban bagi rakyat, maka rencana kenaikan itu harus dibatalkan," tutupnya.

Wajarkah Tarif Pembuatan STNK dan BPKB Naik? Ini Komentar Sri Mulyani


Penulis : Khairul Anwar, Riana
Tag:

Komentar