logo


Bambang Soesatyo: Pungli Marak, Penegakan Hukum Masih Lemah

Cerita basmi pungutan liar (pungli) bukan ‘barang baru’di ranah hukum Indonesia. Tetapi mengapa hampir sepanjang 2016, pungli masih saja marak?

24 November 2016 16:55 WIB

Bambang Soesatyo
Bambang Soesatyo Jitunews/Bayu Erlangga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, memandang isu pemberantasan pungutan liar (pungli) sebenarnya bukan sesuatu yang baru atau ‘eksklusif’ di masa Pemerintahan Jokowi-JK.

Bambang mengingatkan bahwa upaya pemberantasan pungli sudah dilakukan sejak masa Pemerintahan Presiden Soeharto, dengan diterbitkannya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib (Opstib) -- yang saat itu Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sebagai koordinator pelaksana yang didukung Kaskopkamtib untuk membantu departemen/lembaga pelaksana secara operasional. Namun, Opstib hingga diberlakukan sampai tahun 1981 berakhir dengan kegagalan.

Pada tahun 2004, di masa Pemerintahan Presiden Megawati juga mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya di tahun 2011, Presiden SBY kembali mengeluarkan Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Namun ironisnya, justru mulai banyak politisi dan kepala daerah yang diciduk dan duduk dalam pesakitan sebagai terpidana korupsi.


Komisi III DPR Apresiasi Pembentukan Tim Satgas Saber Pungli

Bahkan menurut data Kantor Staf Presiden (KSP) laporan pungli tahun 2014 – 2016 ada 21.070 laporan atau 11,16 persen yang belum ditindaklanjuti. Sedangkan laporan pungli ke Polri pada periode itu juga berjumlah sekitar 2.230 laporan yang 70 persennya belum ditindaklanjuti.

Penegakan hukum atas praktik pungli pada dasarnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti KUHP; apabila aksi pungli dilakukan dengan cara kekerasan secara paksa (premanisme), maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun.

Sedangkan pungli yang melibatkan pejabat publik dilarang menerima hadiah (gratifikasi) atau pun janji karena jabatannya, maka dikenakan pasal 418 KUHP. Sementara praktik pungli yang dilakukan pejabat dan atau pegawai negeri sipil maka ditindak sesuai ketentuan pasal 423 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain diatur dalam pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Namun kenyataannya pungli masih marak, kendati Pemerintahan Jokowi-JK sudah membentuk Satgas Saber Pungli yang dikomandoi Menko Polhukam, Wiranto.

Bambang Soesatyo menyampaikan alasan menyimpulkan praktik pungli masih marak, karena berdasarkan data Ombusman Republik Indonesia (ORI). Dan bukan rahasia umum lagi jika menyigi praktik pungli di beberapa instansi pelayanan publik seperti pengurusan STNK di Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Layanan Perizinan Terpadu (BLPT), kemudian juga Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) yang oknumnya meminta uang kepada supir-supir truk barang, serta pungli oleh oknum pegawai pelabuhan, oknum petugas jembatan timbang, kemudian juga oknum kepolisian yang menarik pungli dari pengurusan SIM dan operasi dan berbagai instansi tilang. Semua itu diketahui publik masih rawan praktik pungli. Sehingga ORI mencatat jumlah penyelewengan wewenang dalam pelayanan administrasi publik mencapai 51 persen di hampir sepanjang tahun 2016.

Hal itu disampaikan Bambang Soesatyo, saat menjadi salah satu pembicara pada Focus Discussion (FGD) yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) bersama Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN), di Jakarta, Selasa (22/11).

Bambang lalu mengungkit kasus-kasus pungli yang belum lama terjadi yang melibatkan pejabat pemerintah, di mana Polda Metro Jaya bersama MABES POLRI menangkap tersangka pelaku pungli di Kementerian Perhubungan, melalui operasi tangkap tangan (OTT). Kemudian praktik suap di dalam pemilihan rektor di sejumlah perguruan tinggi negeri. Ditambah lagi mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari dan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan juga menjadi tahanan kejaksaan.

Namun semuanya juga diakui Bambang, karena dipengaruhi oleh diterbitkannya Perpres Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang telah bergerak cepat. Sehingga pembentukan Satgas Saber Pungli dapat mengantisipasi kelemahan pengawasan internal di instansi pelayanan publik.

Namun yang menjadi pertanyaan dalam pandangan Bambang Soesatyo -- seperti juga analisis sejumlah pengamat kebijakan publik, bahwa Satgas Saber Pungli belum tentu mendapatkan kepercayaan publik.

”Karena aparat penegak hukum utamanya adalah kepolisian yang masih menjadi komponen pelaksana dari tim Satgas Saber Pungli,” ulas Bambang.

Lalu tanpa tedeng aling-aling, Bambang menyampaikan bahwa kepolisian merupakan salah satu lembaga yang rawan pungli dalam pelayanan publik.

Diterbitkannya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada Satgas Saber Pungli. Di mana Satgas Saber Pungli memiliki empat fungsi, yakni intelejen, pencegahan dan sosialisasi, kemudian penindakan serta yustisi.

Satgas Saber Pungli juga diberi kewenangan melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesuai Pasal 4 huruf d Perpres Nomor 87. Anggota Satgas terdiri dari: Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.

FGD yang digelar IKAL bersama PPSN, di Jakarta, itu juga mengingatkan kembali kepada masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi secara langsung melaporkan praktik-praktik pungli yang dilakukan oleh oknum di instansi pemerintah, POLRI dan TNI dari Aceh sampai Papua kepada Satgas Saber Pungli melalui Website http://saberpungli.id, SMS 1193, serta Call Center : 193.

Kata Agum Gumelar Soal Pemberantasan Pungli di Indonesia

Halaman: 
Penulis : Riana,Yusran Edo Fauzi
×
×