logo


LSM: Hukuman Mati Tetap Suburkan Pengedaran Narkoba

Hukuman mati menunjukkan bahwa pemidanaan selama ini hanya digunakan sebagai ajang balas dendam.

16 Mei 2016 17:03 WIB

Ilustrasi hukuman mati
Ilustrasi hukuman mati Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati yang terdiri atas berbagai lembaga sosial masyarakat (LSM) hari ini menyambangi Kantor Staf Presiden (KSP). Kunjungan ini dalam rangka menuntut pemerintah agar tidak lagi menjalankan hukuman mati bagi terdakwa narkoba.

Tidak Benar Beras IR64 adalah Beras Raskin Selama Belum Dibeli Pihak Bulog

"Hari ini koalisi sipil anti hukuman mati bertemu dengan staf KSP, Pak Ifdal Kasim, koalisi meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan eksekusi mati karena beberapa alasan," ujar Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/5/2016).

Koalisi ini, sebut Al Araf, menilai bahwa hukuman mati di tengah sistem penegakan hukum, khususnya sistem peradilan yang masih bermasalah, tidak tepat.


Polisi Ringkus Puluhan Warga China Pelaku Cyber Crime

"Kami menganggap bahwa eksekusi mati di tengah sistem penegakan hukum, khususnya sistem peradilan yang masih korup, sangat rawan. Yang terbaru kita lihat korupsi di MA, tentu menjadi sesuatu yang sangat rawan karena praktik rekayasa kasus, korupsi, dan  mafia peradilan masih sangat kuat, sehingga dugaan rekayasa kasus terkait dengan hukuman mati menjadi sangat rawan," katanya.

Al Araf menambahkan, efek jera tidak serta merta mengurangi tindak pidana narkoba. Artinya hukuman tersebut tidaklah efektif.

"Artinya efek jera tidak terbukti. Gelombang I dan II eksekusi mati kasus narkotika, tetapi angka narkotika menurut data BNN justru mengalami peningkatan. Ini menunjukkan eksekusi mati tidak efektif sehingga pemerintah harus mengevaluasi. Sebenarnya bukan hukuman mati jawaban dalam upaya menurunkan angka kejahatan," katanya.

Koalisi menyebutkan, hukuman mati menunjukkan bahwa pemidanaan selama ini hanya digunakan sebagai ajang balas dendam, bukan sebagai koreksi sosial.

"Sehingga menjadi penting buat pemerintah untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai satu lembaga yang menjadi sarana koreksi sosial, bukan sebagai lembaga pembalasan dendam untuk menghukum seorang sampai mati. Namanya saja lembaga pemasyarakatan, bukan lembaga hukuman. Sehingga dia harus diletakkan dalam filosofi yang tepat," jelasnya.

"Jadi, kesimpulan kami adalah pemerintah harus menghentikan eksekusi mati dan mengambil langkah yang lebih efektif untuk mengganti hukuman mati dengan hukuman seumur hidup. Apalagi saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas revisi KUHP yang salah satu isunya adalah menggeser pidana mati menjadi pidana pokok, serta prasayarat-prasyarat hukuman mati menjadi lebih ketat. Tidak pantas di tengah proses pembahasan KUHP yang menjadi payung hukum pokok pidana mati, pemerintah lalu melakukan rencana eksekusi," tambahnya.

LSM yang tergabung dalam koalisi ini yakni, Imparsial, Kontras, ICJR, ELSAM, HRWG, FIHRRST, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, PKNI, YLBHI, Yayasan Satu Keadilan, PBHI, Migrant Care, IKOHI dan Yayasan Gita Eklesia.

2.014 Praja IPDN Dilantik Presiden

Penulis : Arinaldo Habib Pratama, Syukron Fadillah
×
×